- Presiden Prabowo Subianto menargetkan lifting minyak nasional mencapai 610 ribu barel per hari pada tahun 2027.
- Pakar UGM Fahmy Radhi menyatakan pemerintah harus konsisten menggunakan teknologi dan mengoptimalkan sumur tua untuk mencapai target.
- Pakar Unpad Bonti Wiradinata menilai strategi Kementerian ESDM melalui eksplorasi dan perbaikan investasi sudah berada di jalur tepat.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto pengeboran atau lifting minyak pada 2027 mencapai 610 ribu barel per hari. Sedangkan, lifting gas pada 2027 ditargetkan mencapai 954 ribu barel setara minyak per hari.
Hingga Mei 2026, lifting minyak telah mencapai 576.200. Lantas, dengan adanya target ini, apakah pemerintah bisa memenuhi kuota?
Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan produksi minyak Indonesia secara historis berada di kisaran 600 ribu bph dan cenderung mengalami penurunan.
Kondisi tersebut membuat upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi membutuhkan kerja ekstra. Namun, Fahmy melihat berbagai langkah yang dilakukan pemerintah selama ini sudah mampu mendorong produksi, antara lain melalui pemanfaatan teknologi, optimalisasi sumur tua, serta pengembangan sumur rakyat.
"Selama setahun memang berbagai upaya dilakukan secara mati-matian. Misalnya penggunaan teknologi dalam eksplorasi, kemudian memanfaatkan sumur-sumur tua, dan juga mendorong sumur rakyat," ujar Fahmy di Jakarta, Rabu (19/8/2026.

Menurut dia, keberlanjutan dari berbagai strategi tersebut menjadi faktor penting untuk mengejar target lifting 610 ribu bph. Pasalnya, produksi lapangan minyak nasional secara alamiah menghadapi tren penurunan.
Fahmy mengingatkan, upaya peningkatan produksi yang telah dilakukan tidak boleh berhenti setelah berhasil mengerek lifting. Konsistensi menjadi kunci agar produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
"Kalau upaya-upaya yang pernah dilakukan tadi tidak dilanjutkan, saya kira akan sulit untuk mencapai peningkatan atau bahkan mempertahankan produksi sekitar 608 ribu barel per hari," bebernya.
Sementara, Pakar kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai target lifting 610 ribu bph tidak hanya berkaitan dengan angka produksi, tetapi juga memiliki posisi strategis untuk menjaga ketahanan energi Indonesia.
Menurut Bonti, strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui percepatan eksplorasi wilayah baru, optimalisasi lapangan eksisting menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta perbaikan iklim investasi sudah berada di jalur yang tepat.
“Dari sudut pandang kebijakan publik, kombinasi tiga strategi tersebut dinilai tepat sasaran karena mengadopsi pendekatan tritunggal intervensi kebijakan, intervensi jangka pendek, jangka panjang, dan penyediaan fasilitas fiskal, untuk menyelesaikan akar masalah penurunan produksi hulu migas,” jelas Bonti.
Bonti menjelaskan optimalisasi lapangan eksisting menjadi salah satu langkah penting karena mayoritas lapangan minyak Indonesia merupakan lapangan tua yang mengalami penurunan produksi secara alamiah.
Penggunaan teknologi EOR dapat menjadi strategi jangka pendek dan menengah untuk mengoptimalkan produksi dari lapangan yang sudah beroperasi. Sementara itu, eksplorasi wilayah baru diperlukan untuk menjaga keberlanjutan cadangan dan produksi dalam jangka panjang.
Selain itu, perbaikan iklim investasi dinilai penting karena kegiatan eksplorasi hulu migas membutuhkan modal besar dan memiliki risiko tinggi.
Menurut Bonti, insentif fiskal, fleksibilitas skema kontrak hingga pemangkasan perizinan dapat meningkatkan daya tarik investasi hulu migas di Indonesia.