Dampak Perang AS-Iran, Pemerintah Didesak Tak Terus Bergantung Impor Pangan dan Energi

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan meminta Pemerintah menjelaskan secara transparan rencana impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat. Meskipun volumenya relatif kecil, kebijakan tersebut tidak boleh menjadi pintu masuk bagi perluasan impor beras di tengah klaim meningkatnya produksi dan kuatnya stok nasional.

“Persoalannya bukan hanya besar atau kecil volumenya. Pemerintah harus terbuka mengenai jenis beras yang diimpor, siapa penggunanya, apa dasar kebutuhannya, dan bagaimana mekanisme distribusinya,” kata Johan di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini mengatakan kebijakan pangan tidak boleh sekadar dijadikan instrumen kompromi perdagangan dengan negara lain. Menurutnya, Pemerintah harus memastikan setiap keputusan impor tidak bertentangan dengan agenda swasembada dan keberpihakan kepada petani dalam negeri.

“Jangan sampai alasan beras khusus kemudian menjadi pintu masuk impor yang lebih besar. Jika produksi dan stok nasional benar-benar mencukupi, Pemerintah harus mengutamakan hasil petani Indonesia,” ujarnya.

Johan juga mengingatkan bahwa agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi memberikan tekanan baru terhadap harga energi dan pangan dunia. Gangguan keamanan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, dapat memengaruhi pasokan minyak global dan meningkatkan biaya logistik internasional.

Menurutnya, dampak konflik tersebut terhadap harga beras dari Amerika Serikat mungkin tidak terjadi secara langsung karena jalur pengirimannya tidak melewati Selat Hormuz. Namun, kenaikan harga minyak dunia tetap dapat meningkatkan biaya bahan bakar, pengangkutan, premi asuransi kapal, pupuk, serta biaya produksi dan distribusi pangan.

“Dampaknya akan bergerak seperti efek domino. Ketika harga minyak dan ongkos logistik naik, harga pangan impor ikut tertekan. Jika pada saat yang sama rupiah melemah terhadap dolar AS, beban impor Indonesia akan semakin mahal,” jelasnya.

Selain beras, Johan meminta pemerintah mewaspadai kenaikan harga komoditas pangan impor lain seperti gandum, kedelai, gula, daging, serta bahan baku pakan ternak. Kenaikan harga komoditas tersebut berpotensi diteruskan kepada konsumen dan memperbesar inflasi pangan di dalam negeri.

Ia menilai konflik AS–Iran juga dapat memberikan tekanan berat terhadap kebijakan BBM nasional. Sebagai negara yang masih mengimpor minyak dan produk BBM, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia dan peningkatan kebutuhan subsidi energi.

“Pemerintah harus menjamin keamanan stok dan tidak mengambil keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi secara mendadak. Namun, pemerintah juga harus jujur bahwa apabila harga minyak dunia bertahan tinggi, tekanan terhadap APBN, subsidi energi, transportasi, listrik, dan harga pangan akan semakin besar,” katanya.

Karena itu, Johan mendesak pemerintah menyiapkan skenario mitigasi yang terukur, mulai dari pengamanan stok BBM, penguatan cadangan pangan, stabilisasi nilai tukar, pengendalian ongkos distribusi hingga perlindungan bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpendapatan rendah.

“Konflik ini harus menjadi peringatan bahwa ketergantungan terhadap pangan dan energi impor merupakan kerentanan strategis. Ketahanan pangan dan energi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari pertahanan negara,” tegasnya.

Johan menambahkan, pemerintah harus mempercepat peningkatan produksi pangan nasional, memperkuat cadangan beras pemerintah, membangun industri pupuk dan pakan dalam negeri, serta mengembangkan sumber energi alternatif.

“Jangan sampai konflik yang terjadi jauh dari Indonesia justru membuat petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung kenaikan harga. Negara harus hadir melindungi rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional,” pungkas Johan.