Ekonomi Syariah Belum Dilirik Pemerintah, Industri Usul Transaksi Zakat-Haji lewat Bank Syariah

Suara.com - Industri perbankan syariah di Indonesia dinilai masih mengalami ketimpangan. Meski tingkat literasi keuangan syariah menunjukkan kenaikan dari 40 persen menjadi 43 persen, angka inklusinya justru stagnan di kisaran 13 persen.

Kondisi ini dinilai terjadi karena ekosistem ekonomi syariah nasional masih minim dorongan kebijakan (top-down) dari pemerintah.

Anggota Tim Komite Sosial Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) sekaligus Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Imam Teguh Saptono mencontohkan seperti belum terhubungnya sertifikasi halal dengan kewajiban bertransaksi di perbankan syariah.

Ia mengungkapkan bahwa penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah mencapai 5,7 juta produk belum mampu mendongkrak jumlah rekening baru di bank syariah.

"Sertifikasi halal saat ini itu tidak diikuti oleh wajibnya bertransaksi atau membuka rekening syariah. Jadi semua produk syariah itu bisa, semua produk bisa saja halal. Tapi tidak men-drive lahirnya rekening baru," ujar Imam.

Padahal menurutnya, skema transaksi ekonomi syariah harus dipandang secara utuh dari proses pengolahan hingga transaksi perbankannya.

"Padahal fakwa ulama jelas yang namanya halal itu ya zatnya mendapatkan, cara mendapatkannya dari pengolah. Jadi kalau ditanya, seandainya kata sertifikasi halal itu dilekatkan pembukaan rekening syariah, maka teman-teman bisa lihat di situ, menurut BPJPH jumlah persetifikasi halal ini sudah mencapai 5,7 juta," papar dia.

Potensi Zakat dan Jemaah Haji

Selain sertifikasi halal, arus dana sosial keagamaan seperti zakat dan ibadah haji juga belum terintegrasi secara optimal ke dalam sistem perbankan syariah nasional.

Data lembaga riset Ideas mencatat jumlah pembayar zakat fitrah di Indonesia berada di rentang 190,5 juta hingga 214 juta jiwa. Sementara itu, antrean jemaah haji mencapai 5,7 juta orang dengan pendaftar baru minimal 500 ribu orang per tahun, serta jemaah umrah sebanyak 1 hingga 1,5 juta orang per tahun.

"Pertanyaannya adalah kenapa ini tidak ter-reflect ke dalam ekonomi syariah karena tidak menjadi gerakan umat," tutur Imam.

Ia kemudian menyinggung sejarah pembentukan Bank Muamalat pada periode 1992–1995 yang digerakkan secara masif oleh pemerintah, MUI, dan organisasi masyarakat melalui pengerahan jemaah haji.

"Nah ini sekedar intermezzo aja teman-teman semua. Gerakan umat ini kadang-kadang tidak atau tidak bisa hanya mengandalkan tadi gerakan bottom-up, top-down. Saya ambil contoh dari tahun 1992 sampai 1995. Ya, tiga tahun. MUI, ICMI, restu Presiden, dan seterusnya," jelasnya.

Pada masa itu, jemaah haji diajak menyisihkan dana Rp10.000 untuk saham perbankan syariah hingga berhasil mendirikan bank yang kini asetnya menembus puluhan triliun rupiah.

"Gerakan itu rutin saja, mungkin tidak hanya bank, rumah sakit, dan sebagainya," tambah Imam.

Di sisi lain, perkembangan produk investasi syariah juga tertahan akibat belum adanya penyesuaian aturan perpajakan yang fleksibel. Produk inovasi seperti Syariah Restricted Investment Account (SRIA) maupun blended fund menjadi kurang menarik bagi investor.

"Produk dan dana dan kebiayaan syariah umumnya berbasiskan bagi hasil yang identik dengan instrumen pasar dana atau saham. Tapi saat ini mengalami disinsentif karena skema pajaknya yang sama dengan produk konvensional. Jadi ngapain saya bertransaksi sesuatu yang sifatnya tidak tentu bagi hasil, sementara pajaknya sama-sama dengan produk yang terjamin," pungkasnya.