Gaji Rp12 Juta Bisa Ajukan KPR Subsidi, Ini Syaratnya

Suara.com - Masyarakat yang memiliki gaji besar masih bisa mengajukan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Di wilayah Jabodetabek, batas maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saat ini mencapai Rp12 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp14 juta per bulan bagi yang sudah menikah.

Skema tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap rumah pertama sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Melalui skema FLPP, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga tetap 6 persen hingga lunas, tenor hingga 30 tahun, serta uang muka mulai 1 persen.

Meikarta menjadi salah satu pengembang yang menghadirkan pilihan hunian yang dapat diakses melalui skema KPR FLPP. Fasilitas pembiayaan tersebut disalurkan melalui kerja sama dengan Nobu Bank.

Untuk unit yang memenuhi ketentuan dan profil pembiayaan konsumen, cicilan disebut dapat dimulai dari sekitar Rp1,7 juta per bulan.

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang Meikarta, Indra Azwar mengatakan akses terhadap hunian terjangkau membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan dan pengembang.

"Penyediaan hunian terjangkau tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah telah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP. Perbankan menyalurkan pembiayaan, sementara pengembang menyediakan hunian yang sesuai dengan ketentuan program. Kami ingin mengambil bagian dalam ekosistem tersebut agar semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ujar Indra seperti dikutip, Rabu (26/8/2026).

Syarat Penerima KPR FLPP

Meski batas penghasilan cukup tinggi, tidak semua masyarakat otomatis bisa mendapatkan fasilitas KPR FLPP. Calon penerima tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia, belum memiliki rumah, serta belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Pengajuan KPR juga tetap melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan oleh bank penyalur. Artinya, pemenuhan batas penghasilan tidak serta-merta membuat pengajuan pembiayaan langsung disetujui.

Selain itu, besaran cicilan juga bergantung pada harga unit rumah, besaran uang muka, tenor pembiayaan, serta hasil analisis dan persetujuan bank.

"Yang menjadi perhatian bukan hanya berapa harga rumahnya, tetapi apakah masyarakat mampu mengakses pembiayaannya. Bunga tetap, uang muka yang ringan, dan tenor yang panjang memberikan ruang bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk merencanakan kepemilikan rumah secara lebih terukur," kata Indra.

Persoalan kepemilikan rumah tidak hanya berkaitan dengan harga rumah dan besarnya cicilan. Lokasi hunian juga menjadi pertimbangan penting, terutama bagi masyarakat yang bekerja di kawasan industri dan pusat ekonomi.

Meikarta berada di kawasan Cikarang yang terhubung dengan salah satu koridor industri dan ekonomi utama di Jawa Barat.

Kedekatan tempat tinggal dengan pusat aktivitas ekonomi dapat memengaruhi biaya transportasi, waktu perjalanan hingga aktivitas keluarga sehari-hari.

"Bagi pekerja, rumah yang terjangkau bukan hanya soal cicilan. Lokasi juga menentukan berapa banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan setiap hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan bersama keluarga. Karena itu, akses terhadap hunian perlu dilihat secara lebih menyeluruh," imbuh Indra.

Pemerintah sendiri terus mendorong penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah. Tantangannya bukan hanya menambah jumlah unit rumah, tetapi memastikan hunian tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kami melihat program perumahan pemerintah sebagai sebuah ekosistem. Pemerintah memberikan kebijakan dan instrumen pembiayaan, perbankan memastikan proses pembiayaan berjalan, dan pengembang menyediakan hunian. Kolaborasi inilah yang pada akhirnya menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat mengakses rumah yang layak," tutur Indra.