Tersedia Anggaran Rp515 Miliar, Perbaikan Sektor Pertanian di Aceh Pasca-Bencana Diminta Dikebut

Jum'at, 28 Agustus 2026 | 06:49 WIB

Kaposkowil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA. [Dok Pribadi]

Satgas PRR Aceh melaporkan realisasi program Kementerian Pertanian mencapai Rp272,37 miliar pada akhir Agustus 2026.
Pembangunan irigasi, optimasi lahan, rehabilitasi sawah, dan jalan tani melibatkan TNI, perguruan tinggi, serta petani.
Safrizal ZA meminta percepatan pelaksanaan serta sinergi lintas sektor guna mendukung pemulihan pertanian Aceh.

Suara.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh meminta perbaikan sektor pertanian pascabencana dipercepat.

Langkah ini dinilai penting agar pemulihan lahan pertanian dan infrastruktur pendukungnya dapat segera memberikan manfaat bagi petani.

Kaposkowil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan sejumlah program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung pemulihan sektor pertanian terus berjalan di berbagai wilayah Aceh.

Hingga akhir Agustus 2026, realisasi keseluruhan program mencapai Rp272,37 miliar atau 52,9 persen dari total pagu Rp515,22 miliar.

“Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).

Salah satu program dengan progres tinggi adalah pembangunan sektor irigasi. Dari pagu Rp147,47 miliar, realisasinya telah mencapai Rp110,68 miliar atau 75,1 persen.

Jaringan irigasi tersier di 13 kabupaten/kota bahkan telah mencapai realisasi 96 persen. Sementara pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota mencapai 88 persen.

Selain irigasi, program optimasi lahan (Opla) untuk sawah rusak ringan juga terus dilakukan. Program yang dilaksanakan di 16 kabupaten/kota itu telah merealisasikan Rp91 miliar atau 58,46 persen.

Pelaksanaan Opla melibatkan sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam).

Baca Juga

Semen di Aceh Mulai Langka, SIG Genjot Produksi dan Tegaskan Harga Tak Naik

Sementara itu, rehabilitasi lahan sawah rusak sedang memiliki pagu Rp200,42 miliar. Hingga akhir Agustus, realisasi program tersebut mencapai Rp64,34 miliar atau 32 persen.

Kegiatan rehabilitasi melibatkan kelompok tani dan TNI di Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.

Adapun pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di sejumlah wilayah telah terealisasi 54 persen. Dari pagu Rp11,66 miliar, realisasi anggarannya mencapai Rp6,34 miliar.

Pengerjaan fisik JUT dilakukan di Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.

Safrizal meminta kolaborasi antara perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus diperkuat. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendukung ketahanan pangan Aceh.

“Kami berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi. Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh,” katanya.

Safrizal juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, keterbukaan informasi dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk ikut mendukung proses percepatan.

Kondisi bangunan pascabencana di Aceh. [Ist]

“Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon,” pungkas Safrizal.