REGIONAL:
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadapi tiga masalah fiskal berat terkait asumsi makro dan penerimaan negara.
- CORE Indonesia menyatakan beban di luar APBN dan keuangan daerah menaikkan risiko fiskal serta menurunkan peringkat Indonesia.
- Belanja negara hingga Juli 2026 tumbuh 18,62 persen tanpa hasil yang jelas.
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menyerap anggaran besar tanpa membuka biaya satuan dan data penerimanya.
Kesempatan pertama mengerjakan ketiganya ada di pembahasan RAPBN 2027 di DPR, yaitu untuk membuat asumsi makro lebih realistis, mencatat seluruh kewajiban yang bisa jatuh ke APBN, dan memulihkan transfer ke daerah secara terukur.
Penerimaan pajak juga perlu dinaikkan dengan memperluas jumlah pembayar pajak, antara lain melalui pajak kekayaan, pajak keuntungan modal (capital gain), dan pajak karbon, disertai evaluasi atas insentif tax holiday dan tax allowance.
Perbaikan belanja dimulai dengan menilai efisiensi dari hasilnya, bukan dari besarnya anggaran yang dipotong. Penilaian itu perlu ditopang dengan membuka biaya satuan dan data penerima program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Keterbukaan juga perlu diperbaiki dengan mencatat beban Danantara, SMV, penempatan dana di bank Himbara, dan utang kompensasi energi dalam Nota Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK melalui KSSK, dengan Danantara dan BUMN soal pembagian tanggung jawab atas risiko proyek, serta dengan DPR dan pemerintah daerah perlu dibangun sejak awal, sebelum pemotongan diputuskan.
"Siapa pun yang menjabat, kredibilitas fiskal dibuktikan lewat realisasi, bukan figur menterinya, dan masalah mendasarnya akan semakin mahal jika terus ditunda," tutup CORE Indonesia.
TERPOPULER