REGIONAL:
- Ketua Umum APHI Soewarso menyatakan kebakaran hutan dan lahan merupakan akibat dari tata kelola yang belum tuntas pada Sabtu (26/9/2026).
- Praktik pembukaan lahan murah dengan membakar memicu risiko kebakaran luas sehingga masyarakat memerlukan alternatif ekonomi berkelanjutan.
- Christine Wulandari dari Dewan Kehutanan Nasional menilai masyarakat harus dilibatkan sebagai pelaku utama pencegahan kebakaran hutan.
Di tingkat operasional, APHI juga mendorong koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan aparat melalui pertukaran informasi serta pemantauan bersama.
![Sejumlah petugas kepolisian berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/09/19/59048-karhutla-di-riau.jpg)
Kesiapan personel dan peralatan juga perlu diperkuat agar potensi kebakaran bisa segera ditangani sebelum meluas.
“Keberhasilan pengendalian karhutla harus terlihat dari risiko yang diketahui lebih dini, keputusan yang diambil lebih cepat, api yang dihentikan sebelum membesar, serta kebakaran yang tidak kembali muncul di tempat yang sama,” kata Soewarso dalam materi kuliah umum Fakultas Pertanian Universitas Lampung secara daring.
Masyarakat Jangan Hanya Jadi Sasaran Edukasi
Christine Wulandari dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN), menilai masyarakat justru harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pencegahan karhutla.
Keterlibatan itu perlu dimulai sejak proses mengidentifikasi persoalan, menyusun program, hingga mengevaluasi hasilnya.
Menurut Christine, keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat melihat manfaat menjaga hutan sekaligus memperoleh dukungan untuk mempertahankan sumber penghidupan secara berkelanjutan.
“Masyarakat perlu dilibatkan sejak mengidentifikasi persoalan, menyusun kegiatan, hingga menilai hasilnya. Dengan keterlibatan itu, pencegahan karhutla dapat tumbuh menjadi kebutuhan bersama,” ujar Guru Besar Manajemen Hutan di Universitas Lampung itu.
Kemitraan antara pemerintah, pemegang izin usaha kehutanan, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat juga perlu diarahkan pada pendampingan jangka panjang.
Dukungan tersebut dapat berupa peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, hingga penguatan kelembagaan masyarakat di dalam dan sekitar konsesi.
Christine menambahkan, komunikasi pencegahan juga harus menyesuaikan kondisi sosial dan budaya setempat. Dengan begitu, pesan mengenai pengelolaan lahan tanpa membakar lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Edukasi akan lebih efektif ketika masyarakat memiliki pilihan yang dapat dijalankan. Karena itu, pesan pencegahan perlu disertai dukungan nyata bagi penghidupan dan pengelolaan lahan tanpa membakar,” katanya.
TERPOPULER