Uang Tunai Makin Jarang Dipakai, Transaksi QRIS Tembus Rp1,12 Kuadriliun

Suara.com - Masyarakat mulai meninggalkan transaksi menggunakan uang tunai. Saat ini, QRIS menjadi andalan masyarakat sebagai alat pembayaran.

Hal ini tercerimen dari transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai sekitar Rp1,12 kuadriliun pada sepanjang Semester I 2026.

Nilai transaksi tersebut tumbuh 93,92 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Data tersebut disampaikan dalam rangkaian Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 yang resmi ditutup pada Sabtu (26/9).

Selain mencatat pertumbuhan transaksi, ekosistem QRIS juga terus meluas. Hingga Juni 2026, QRIS telah mencapai 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant.

Menariknya, sebanyak 96,68 persen merchant QRIS merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar.

Pemanfaatan QRIS disebut dapat memberikan sejumlah manfaat bagi dunia usaha, mulai dari perluasan pasar, penurunan biaya transaksi, peningkatan akses pembiayaan hingga penguatan daya saing.

Penguatan ekosistem pembayaran digital juga dilakukan melalui QRIS Antarnegara. Sistem tersebut saat ini telah memungkinkan transaksi di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Pengembangan QRIS Antarnegara juga direncanakan diperluas ke Hong Kong dan Timor-Leste.

Perluasan konektivitas pembayaran ini menjadi bagian dari upaya mendorong integrasi ekonomi yang lebih luas. Sistem pembayaran digital dapat mempermudah transaksi lintas negara sekaligus mendukung aktivitas perdagangan, pariwisata, dan investasi.

Bagi UMKM, konektivitas tersebut juga membuka peluang untuk memperluas akses ke pasar global.

Digitalisasi Tak Lagi Sekadar Transaksi

Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin mengatakan, perkembangan ekonomi digital perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

"Kita tidak lagi hanya berbicara tentang digitalisasi transaksi, tetapi juga tentang bagaimana konektivitas digital dapat menjadi penggerak produktivitas, perdagangan, investasi, inklusi dan daya saing ekonomi Indonesia," ujarnya di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Menurutnya, penguatan konektivitas dan interoperabilitas perlu terus dilakukan, baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Selain itu, manfaat digitalisasi juga perlu diperluas bagi UMKM dan dunia usaha serta diintegrasikan dengan sektor riil seperti perdagangan, investasi, industri, pariwisata, dan pembiayaan.

Pengembangan ekonomi dan keuangan digital tersebut sejalan dengan arah RPJMN 2025-2029 yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas pembangunan, termasuk melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi, dan pengembangan ekonomi digital.

Di sisi lain, pertumbuhan transaksi digital juga perlu diiringi dengan penguatan kepercayaan dalam ekosistem digital. Aspek keamanan, pelindungan konsumen, tata kelola data, literasi digital, dan manajemen risiko menjadi bagian penting agar pemanfaatan teknologi dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.