Hilirisasi Tambang RI Tersandung Serapan Dalam Negeri

Suara.com - Program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) Indonesia dinilai mulai menunjukkan hasil di sisi hulu. Namun, industri tambang kini menghadapi persoalan baru yakni produk hilirisasi yang dihasilkan belum banyak terserap pasar dalam negeri.

Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau mengatakan kapasitas produksi dari sektor hulu terus meningkat seiring bertambahnya fasilitas pemurnian atau smelter. Kondisi ini membuat tantangan industri bergeser dari penyediaan bahan baku menuju pengembangan industri hilir.

"Serapan dalam negeri kita masih sangat rendah. Ini yang menjadi tantangan. Tantangan utama dalam, menurut saya bukan tantangan utama industri tambang lagi, tantangan utama dalam industrialisasi," ujar Rachmat dalam agenda Big Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, pembangunan smelter yang mulai dicanangkan sejak 2009 dan masif sejak 2017 telah membuat kapasitas pengolahan minerba meningkat. Produksi nikel berupa NPI dan MHP kini mencapai sekitar 3,5 juta ton.

Sementara itu, produksi katoda tembaga diproyeksikan mencapai 1-1,1 juta ton dan berpotensi naik menjadi 1,2-1,3 juta ton ketika smelter beroperasi optimal. Produksi emas juga berada di kisaran 130-140 ton per tahun.

Namun, kapasitas produksi tersebut belum diimbangi permintaan domestik. Rachmat menyebut serapan tembaga di dalam negeri baru sekitar 20-25%. Kondisi serupa terjadi pada nikel, sehingga sebagian besar produk turunannya masih diarahkan untuk pasar ekspor.

IMA pun mendorong pemerintah memperkuat industri hilir agar mampu menyerap lebih banyak produk hasil tambang di dalam negeri.

"Nah di sinilah menurut kami tantangan utama dalam komoditas atau supply chain dari hulu sampai pada downstream industry. Bagaimana kita bisa mendorong Indonesia, mendorong downstream industry bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Sehingga bukan hanya menyerap 20 persen tadi, kalau bisa sebanyak mungkin," kata Rachmat.

Selain memperkuat industri hilir, sinkronisasi kapasitas smelter dengan ketersediaan izin tambang dan kebijakan pengendalian pasokan juga dinilai penting.

Penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) harus berjalan seiring dengan kapasitas pengolahan dan kebutuhan pasar. Hal ini diperlukan agar rantai pasok minerba dari hulu hingga hilir tidak menimbulkan kelebihan pasokan di pasar global.

"Karena sebagian dari kontrol ini pemerintah memegang faktor juga dalam penentuan," pungkas Rachmat.