Defisit APBN Rp319 Triliun, Ekonomi RI Aman atau Tidak?

Suara.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi itu jauh di bawah batas 3 persen PDB yang selama ini menjadi acuan disiplin fiskal, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutnya "on track" karena APBN memang dirancang defisit sejak awal.

Namun, angka sembilan bulan itu belum menggambarkan hasil akhir tahun. Pemerintah memproyeksikan defisit 2026 mencapai sekitar 2,85 persen PDB, sehingga lebih dari separuh defisit setahun akan terbentuk dalam tiga bulan terakhir.

Rincian Realisasi hingga September 2026

Suahasil pertama kali menyampaikan angka defisit ini dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026), dan merinciknya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).

Pendapatan negara terkumpul Rp2.341,5 triliun, atau sekitar 74,2 persen dari target APBN Rp3.153,6 triliun, tumbuh 25,5 persen secara tahunan. (Sebagian media mencatat capaian 74,5 persen; perhitungan redaksi atas target APBN menghasilkan 74,2 persen.)

Penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun, tumbuh 24,1 persen.

Kepabeanan dan cukai Rp240,1 triliun, tumbuh 8,5 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp492,3 triliun, tumbuh 41,7 persen.

Belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu Rp3.842,7 triliun, tumbuh 19 persen. Belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun, terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp1.069,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp991,9 triliun, ditambah transfer ke daerah Rp599,2 triliun.

Keseimbangan primer, yakni selisih pendapatan dan belanja di luar bunga utang, tercatat surplus Rp125,5 triliun. Dari angka itu dapat dihitung belanja bunga utang sekitar Rp444,5 triliun, atau hampir 19 persen dari pendapatan yang terkumpul.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menarik utang baru Rp494,3 triliun, setara 59,4 persen dari target Rp832,2 triliun. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target Rp799,5 triliun, sementara pinjaman neto negatif Rp3,2 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, penarikan utang tercatat Rp502,9 triliun atau 64,8 persen dari target saat itu.

Posisi Pemerintah: Defisit Memang Dirancang

"Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track," kata Suahasil dalam konferensi pers tersebut. Ia menjelaskan bahwa APBN didesain defisit agar belanja negara dapat melebihi pendapatan dan manfaatnya dirasakan masyarakat sejak dini.

Menurut Menkeu, belanja akan dipercepat pada November dan Desember, dan belanja negara juga berfungsi sebagai peredam guncangan, antara lain untuk menjaga harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pembiayaan utang disebutnya terjaga dan lebih rendah dibanding tahun lalu.

Target defisit akhir tahun disebut Suahasil menuju sekitar 2,8 persen PDB. Angka outlook resmi dalam Laporan Semester I APBN 2026 adalah 2,85 persen atau Rp734,3 triliun, lebih tinggi dari target awal UU APBN sebesar 2,68 persen atau Rp689,1 triliun.

Outlook itu disampaikan Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, kepada Badan Anggaran DPR pada 7 Juli 2026, dengan proyeksi belanja Rp3.942,4 triliun (termasuk tambahan Rp132 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi) dan pendapatan Rp3.208,1 triliun. Suahasil menggantikan Purbaya pada 15 September 2026.

Indikator lain yang disampaikan Menkeu pada awal Oktober cenderung mendukung gambaran itu: Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur September 2026 berada di level 52, neraca perdagangan surplus US$3,5 miliar, dan inflasi 3,28 persen.

Empat Cara Membaca Defisit

Defisit sebagai alat stabilisasi, bukan tujuan. Dalam kerangka Musgrave (1959), anggaran pemerintah menjalankan tiga fungsi: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi stabilisasi merujuk pada gagasan Keynes (1936) bahwa defisit paling mudah dibenarkan saat perekonomian berada di bawah kapasitas potensialnya. Indikator yang tersedia saat ini, yakni pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I 2026, PMI di zona ekspansi, dan inflasi terkendali, tidak menunjukkan resesi.

Sehingga, pembenaran defisit 2026 lebih bertumpu pada argumen prioritas pembangunan dan kualitas belanja ketimbang peredaman krisis.

Defisit total versus keseimbangan primer. Keseimbangan primer mengeluarkan pembayaran bunga dari hitungan, sehingga menunjukkan apakah pendapatan tahun berjalan cukup membiayai belanja di luar utang lama. Per September, belanja bunga (sekitar Rp444,5 triliun) lebih besar daripada defisit (Rp319 triliun).

Dengan kata lain, sepanjang sembilan bulan pertama, seluruh defisit dapat dijelaskan oleh bunga utang. Surplus primer itu menyusut dari Rp154 triliun pada akhir Agustus, dan masih jauh melampaui desain APBN yang menargetkan keseimbangan primer defisit Rp89,7 triliun, selisih sekitar Rp215 triliun. Selisih ini konsisten dengan pola belanja yang menumpuk di akhir tahun, dan karena itu surplus tersebut cenderung menyusut jika belanja terealisasi sesuai desain.

Domar (1944) dan, dalam kajian yang lebih baru, Blanchard (2019) menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB berubah menurut persamaan: perubahan rasio utang = [(r − g) / (1 + g)] × rasio utang sebelumnya − keseimbangan primer terhadap PDB, dengan r sebagai bunga efektif dan g sebagai pertumbuhan PDB nominal. Bila g melampaui r, rasio utang dapat stabil meski ada defisit primer kecil.

Sebagai ilustrasi kasar, bukan proyeksi resmi: bunga yang dibayar sembilan bulan pertama bila disetahunkan dan dibagi posisi utang sekitar Rp10.000 triliun setara bunga efektif sekitar 5,9 persen, sementara pertumbuhan nominal dapat diperkirakan sekitar 8,9 persen (target pertumbuhan riil 5,4 persen ditambah inflasi 3,28 persen).

Selisihnya masih menguntungkan. Namun, bunga marjinal utang baru lebih tinggi daripada rata-rata efektif: imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada di 7,17 persen pada 15 September 2026, dan jatuh tempo utang 2026 mencapai Rp749,23 triliun, naik 24,3 persen dibanding 2025. Karena itu, biaya rata-rata cenderung naik seiring pembiayaan ulang utang lama, dan margin tersebut sensitif terhadap perlambatan pertumbuhan.

Aturan fiskal dan kredibilitas. Kopits dan Symansky (1998) menggambarkan aturan fiskal sebagai jangkar yang menekan bias defisit dan menjaga kepercayaan pasar. Di Indonesia, batas defisit 3 persen dan utang 60 persen PDB tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 serta penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Posisi hukum batas ini kini menjadi bahan perdebatan: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pada 17 September 2026 menyatakan angka tersebut hanya berada di bagian penjelasan dan bukan di batang tubuh undang-undang, sehingga layak dikaji ulang dalam pembahasan RUU Keuangan Negara. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit di bawah 3 persen.

Purbaya, pada September 2025, juga pernah menyatakan angka 3 dan 60 persen bukan standar ilmiah baku melainkan indikator awal, sembari menilai perubahan batas tidak diperlukan. Fitch Ratings menyebut agenda peninjauan UU Keuangan Negara sebagai salah satu sumber kekhawatiran akan pelonggaran kerangka fiskal.

Angka September Belum Menggambarkan Akhir Tahun

Defisit Rp319 triliun adalah posisi sembilan bulan. Berdasarkan outlook Rp734,3 triliun, defisit pada Oktober–Desember mencapai sekitar Rp415 triliun, atau sekitar 57 persen dari defisit setahun. Ini setara rata-rata Rp138 triliun per bulan, dibanding Rp79 triliun pada September saja dan rata-rata Rp35 triliun per bulan selama sembilan bulan pertama.

Belanja kuartal IV menurut outlook sekitar Rp1.282 triliun atau Rp427 triliun per bulan, sekitar 44 persen di atas rata-rata bulanan sembilan bulan pertama (Rp296 triliun), sementara pendapatan diperkirakan sekitar Rp289 triliun per bulan, hampir sama dengan September (Rp286 triliun). Seluruh angka kuartal IV ini adalah perhitungan redaksi dari data resmi.

Pola serupa terjadi tahun lalu. Defisit akhir 2025 (realisasi sementara Rp695,1 triliun atau sekitar 2,92 persen PDB) hampir 1,9 kali posisi September 2025 yang Rp371,5 triliun, dan melampaui outlook semester sebesar 2,78 persen. 

Dengan PDB sekitar Rp25.700 triliun (diturunkan dari angka resmi 1,24 persen dan 2,68 persen), batas 3 persen setara sekitar Rp771 triliun. Selisihnya terhadap outlook hanya 0,15 poin persentase atau sekitar Rp37 triliun. Secara aritmetika, bila belanja terealisasi sesuai outlook, kekurangan pendapatan sekitar Rp37 triliun dari outlook sudah cukup untuk menyentuh batas 3 persen.

Ruang manuver ini sempit, meski Purbaya pada Juli menyatakan keyakinan defisit masih dapat ditekan lebih rendah dari outlook.

Sisi Pendapatan: Kuat, tetapi Ditopang Basis Rendah

Pertumbuhan pendapatan 25,5 persen perlu dibaca bersama basisnya. Pada September 2025, pendapatan negara terkontraksi 7,2 persen secara tahunan menjadi Rp1.863,3 triliun. 

Dari sisi pencapaian target, PNBP telah mencapai sekitar 107 persen dari target setahun (Rp492,3 triliun terhadap Rp459,2 triliun), sedangkan pajak masih 68,2 persen. Outlook pemerintah memperkirakan penerimaan pajak setahun Rp2.310,8 triliun atau 98 persen dari target, sehingga ada kekurangan sekitar Rp47 triliun.

Untuk mencapainya, pajak harus terkumpul sekitar Rp703 triliun pada kuartal IV, rata-rata Rp234 triliun per bulan dibanding Rp199 triliun pada September. Dengan basis 2025 yang diturunkan dari angka pertumbuhan resmi, kebutuhan itu setara pertumbuhan sekitar 13 persen dibanding kuartal IV 2025, di bawah laju sembilan bulan pertama (24,1 persen).

Perhitungan ini menunjukkan outlook pajak relatif konservatif terhadap tren, tetapi pencapaiannya tetap bergantung pada penerimaan akhir tahun yang biasanya tidak merata.

Meski demikian, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, setelah rilis data kuartal I-2026, memperingatkan potensi kekurangan penerimaan Rp171 triliun hingga Rp484 triliun serta risiko pembengkakan subsidi energi bila harga minyak global tetap tinggi.

Peringatan itu disampaikan jauh sebelum data September; realisasi pendapatan hingga September sebesar 74,2 persen dari target, hampir sebanding dengan porsi waktu yang telah berjalan (75 persen).

Pembiayaan dan Utang: Bantalan Kas, Beban Bunga, dan Peringkat

Pembiayaan anggaran hingga akhir Agustus tercatat Rp473,5 triliun atau 68,7 persen dari target Rp689,1 triliun, sedangkan defisit saat itu Rp240,1 triliun. Selisih Rp233,4 triliun secara akuntansi menambah saldo kas pemerintah.

Tim Riset Ekonomi Bank Mandiri menyebut pembiayaan berjalan lebih awal dan memperbesar ruang gerak fiskal. Pembiayaan di muka mengurangi risiko tekanan pasar pada kuartal IV, tetapi menimbulkan biaya bunga atas kas yang belum terpakai. Rincian pembiayaan anggaran neto per September belum ditemukan redaksi dalam materi yang dipublikasikan.

Penerbitan SBN neto turun dari Rp527,4 triliun pada akhir Agustus menjadi Rp497,5 triliun pada akhir September. Dengan sisa pembiayaan utang neto menurut outlook (Rp868,1 triliun) pada kuartal IV sekitar Rp374 triliun.

Posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun per Juni 2026 atau 41,26 persen PDB, dibanding batas 60 persen. Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memproyeksikan posisi utang akhir 2026 sekitar Rp10.600 triliun.

Rasio terhadap PDB tergolong rendah, tetapi rasio penerimaan negara terhadap PDB juga rendah: Fitch memperkirakan hanya 13,3 persen pada 2026–2027, sehingga utang setara sekitar 3,2 kali pendapatan tahunan menurut outlook (perhitungan kasar redaksi). Rasio bunga terhadap pendapatan yang hampir 19 persen termasuk indikator yang dipantau lembaga pemeringkat.

Soal peringkat, Moody's mengubah prospek Indonesia menjadi negatif pada 5 Februari 2026 (peringkat Baa2), disusul Fitch pada 4 Maret 2026 (BBB), dengan alasan utama menurunnya prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan.

Fitch juga menyoroti rencana percepatan belanja pada semester I yang dapat menambah risiko fiskal. S&P, pada 13 Juli 2026, mempertahankan peringkat BBB dengan prospek stabil. Menkeu menilai pasar SBN tetap solid: arus modal asing ke SBN pada kuartal III hingga 10 September mencapai Rp33,8 triliun, dengan rata-rata rasio permintaan terhadap penawaran 1,88 kali untuk SUN dan 2,53 kali untuk sukuk negara.

Aman atau Tidak? Penilaian Berdasarkan Indikator

Secara formal, kondisi ini masih berada dalam koridor aman. Defisit 1,24 persen PDB per September berada jauh di bawah 3 persen, outlook 2,85 persen belum melewati batas, rasio utang 41,26 persen berada di bawah 60 persen, keseimbangan primer positif, pembiayaan lebih awal membentuk bantalan kas, dan permintaan pasar atas SBN terjaga.

Alasannya, pertama, uang di bawah batas 3 persen pada akhir tahun hanya sekitar 0,15 poin persentase, dan realisasi defisit akhir 2025 melampaui outlook semester. Kedua, pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagian berasal dari basis rendah, sementara beban bunga yang menyerap hampir seperlima pendapatan mempersempit ruang belanja produktif. Ketiga, dua dari tiga lembaga pemeringkat utama menempatkan Indonesia pada prospek negatif dengan alasan yang berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, termasuk kemungkinan pelonggaran aturan fiskal.

Beberapa variabel akan menentukan apakah defisit akhir tahun sesuai outlook. Pertama, realisasi penerimaan pajak pada kuartal IV, terutama apakah mencapai sekitar Rp703 triliun. Kedua, laju serapan belanja pada November dan Desember. Ketiga, harga minyak dan realisasi subsidi serta kompensasi energi. Keempat, imbal hasil SBN dan arus modal asing. 

Terakhir, hasil pembahasan RUU Keuangan Negara mengenai batas defisit, serta kemungkinan peninjauan ulang oleh lembaga pemeringkat. Laporan APBN KiTa bulan-bulan berikutnya akan menunjukkan apakah klaim "on track" bertahan hingga akhir tahun.

Sebagian rujukan

Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. American Economic Review, 109(4), 1197–1229.
Domar, E. D. (1944). The "burden of the debt" and the national income. American Economic Review, 34(4), 798–827.
Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Macmillan.
Kopits, G., & Symansky, S. (1998). Fiscal rules (IMF Occasional Paper No. 162). International Monetary Fund.
Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. McGraw-Hill.