Mengapa Nusron Wahid Belum Dicopot Prabowo?

Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid masih bertahan di Kabinet Merah Putih di tengah sorotan terhadap kinerjanya dan penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan Presiden Prabowo Subianto belum mencopot Nusron dari jabatannya. Terlebih, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru kehilangan jabatan saat masih menjalankan tugas.

Sorotan terhadap Nusron kembali menguat setelah Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memasukkannya ke dalam kelompok menteri dengan kinerja terburuk dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2026.

Penilaian tersebut menambah tekanan terhadap Nusron di tengah persoalan hukum yang turut menyeret institusi yang dipimpinnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan suap terkait sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berhubungan dengan PT Summarecon Agung Tbk.

Nusron sendiri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ketidakhadiran itu disebut karena adanya agenda internal di Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya telah menerima surat konfirmasi ketidakhadiran Nusron.

"Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," tutur Budi kepada wartawan.

Meski demikian, ketidakhadiran tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh Nusron. Status dan perkembangan pemeriksaan perlu merujuk pada keterangan resmi KPK.

Kekinian KPK telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada pekan ini.

Lantas, apa yang membuat posisinya masih bertahan?

Penilaian negatif terhadap Nusron bukan kali pertama terjadi. Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2025, CELIOS juga memasukkannya ke kelompok menteri berkinerja buruk. Dalam penilaian bidang energi dan lingkungan yang disorot saat itu, Nusron memperoleh nilai minus 26 berdasarkan survei terhadap 30 responden.

Pada evaluasi dua tahun pemerintahan, namanya kembali masuk kelompok dengan penilaian terburuk. CELIOS antara lain mengkritik persoalan konflik lahan dan pelaksanaan proyek pemerintah yang dinilai berisiko mengabaikan hak masyarakat adat.

Salah satu sorotan datang dari lembaga think tank yang menilai sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi memicu konflik agraria dan melanggar hak masyarakat adat. Kritik tersebut menempatkan Nusron dalam sorotan karena persoalan penguasaan tanah berkaitan langsung dengan mandat kementerian yang dipimpinnya.

Proyek yang disorot mencakup Food and Energy Estate di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan; PLTP Ulumbu–Poco Leok di Nusa Tenggara Timur; proyek nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya; serta Rempang Eco-City di Batam.

Menurut kritik tersebut, pelaksanaan proyek di wilayah adat disertai pengerahan aparat untuk mengamankan investasi dan tindakan hukum terhadap warga yang menolak. Praktik semacam ini dinilai berisiko memperbesar konflik, terutama ketika pengakuan hak masyarakat adat dan penyelesaian sengketa tanah belum tuntas.

Persoalan itu juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, serta Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I UUD 1945 yang menjadi dasar perlindungan masyarakat adat dan hak asasi manusia.

Tekanan terhadap Nusron juga datang dari pengusutan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya.

Pada September 2026, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait sertifikat HGB yang berhubungan dengan PT Summarecon Agung Tbk. KPK juga menyebut empat dari delapan tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.

Nusron menyatakan tidak mengetahui duduk perkara dugaan suap tersebut dan menegaskan akan mengikuti proses hukum. Ia juga menjamin pelayanan pertanahan tetap berjalan.

Pada 7 Oktober 2026, Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan Nusron telah mengirim surat yang menjelaskan ketidakhadirannya karena agenda internal kementerian. KPK menyatakan akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Sumber Suara.com mengatakan Nusron memiliki hubungan yang dekat dengan Prabowo Subianto, baik secara politik maupun dalam struktur pemerintahan. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Nusron Wahid menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Atas kedekatan dan kontribusinya pada Pilpres 2024, Prabowo menunjuk Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik pada 21 Oktober 2024.

Disisi lain Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti perbedaan perlakuan dalam perombakan kabinet, termasuk dengan membandingkan posisi Nusron dan pencopotan Purbaya. Bhima menilai kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pertimbangan politik lebih dominan daripada evaluasi kinerja.

Perbandingan dengan Purbaya Yudhi Sadewa memperbesar pertanyaan tentang standar yang digunakan Prabowo dalam menentukan nasib pembantunya. Jika seorang menteri dapat dicopot saat masih bekerja, publik tentu ingin mengetahui faktor apa yang membuat menteri lain tetap bertahan meski menghadapi kritik.

"Nah pertimbangannya jadi pertimbangan politis, nah inilah yang membuat reshuffle mau berapa kalipun pertimbangannya adalah like and dislike secara politik, tidak akan berpengaruh pada kinerja dari tiap menteri-menteri barunya,” kata Bhima.

Bhima menilai bahwa pola tersebut bisa memunculkan pandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto lebih mempertimbangkan keseimbangan politik dalam koalisi dibandingkan evaluasi berbasis kinerja.