Wacana Adik Prabowo soal HP Gratis untuk Bansos Dinilai Tak Jelas, APBN Sudah Tekor

Suara.com - Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar S menilai wacana Pemerintah untuk memberikan HP gratis buat Bantuan Sosial (Bansos) adalah kebijakan yang tidak jelas.

Wacana ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ini adalah contoh kebijakan yang enggak jelas," kata Akhmad saat ditemui di kantor CORE Indonesia, dikutip Kamis (15/10/2026).

Ia mempertanyakan urgensi dari wacana HP gratis buat bansos lantaran penerima, dalam hal ini rakyat, perlu diidentifikasi lebih dahulu soal kebutuhan masing-masing.

Lebih lagi Akhmad mengakui kalau kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tekor. Meskipun saat ini Pemerintah memiliki APBN sebesar Rp 3.800 triliun, namun anggaran itu sudah banyak habis untuk bayar bunga utang hingga program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP).

Bahkan saat ini Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran untuk Kementerian-Lembaga (K/L) hingga Transfer ke Daerah (TKD) demi memenuhi program prioritas tersebut. Ia pun juga tak sepakat dengan kata efisiensi.

"Karena yang terjadi bukan efisiensi, yang terjadi adalah memindahkan alokasi dari satu hal ke hal yang lain yang sama-sama enggak efisien. Gitu kan? Gitu ya. Sudah sekarang tambahin itu, sudah jelas," imbuhnya.

"Pertama tadi manfaatnya enggak jelas, biaya dan risikonya sudah pasti, APBN tekor. Kan beberapa hari yang lalu kan, ada surat dari Menkeu kan kepada semua kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi. Sudah, ngapain pentingin HP? Apa yang mau dilakukan?" bebernya lagi.

Jika memang untuk penerima bansos, Akhmad mengkritik kalau selama ini apakah Pemerintah sudah memastikan data penerima bansos sudah tepat sasaran.

Apabila wacana itu untuk digitalisasi demi rekening massal, Akhmad menyebut kalau Pemerintah tak perlu memberikan HP gratis. Mereka cukup memberikan rekening biar warga sendiri yang mengambil di ATM.

"Pokoknya yang jelas bahwa selama ini persoalan itu bukan soal bagaimana menerima uangnya. Gitu. Isu-isu tentang bansos tuh lebih pada salah sasaran, pengawasannya, bukan soal itu sama sekali," beber dia.

"Tidak memberikan urgensi untuk beli HP. Kasih HP juga belum tentu bisa pakai. Gitu kan? Nanti sudah beli HP, habis itu harus beli pulsa. Siapa yang beli pulsanya? Gitu kan? Enggak bisa. Nah itu ide enggak jelas," jelas Akhmad.

Wacana HP gratis untuk bansos

Diketauhui Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis kepada masyarakat yang dilengkapi rekening digital. Fasilitas ini disiapkan untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) secara langsung kepada penerima.

Utusan Presiden RI Hashim Djojohadikusumo mengatakan, rekening digital tersebut akan menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah tanpa menggunakan uang tunai fisik.

"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi dengan rekening digital," ujar Hashim saat memberikan paparan di Prasasti Policy Forum 2026, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim menjelaskan, pemerintah ingin mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial yang selama ini dilakukan melalui berbagai saluran menjadi transfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening digital penerima.

"Terkait penyaluran bantuan tunai-mengingat Indonesia memiliki program bantuan tunai dan program sosial di mana pemerintah selama bertahun-tahun telah memberikan dana tunai kepada keluarga kurang mampu-seluruh bantuan tersebut tidak lagi akan disalurkan dalam bentuk uang tunai fisik. Sebaliknya, dana akan dikirimkan langsung oleh Pak Yuda dan Kementerian Keuangan ke ponsel masing-masing penerima," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah juga merencanakan pembukaan rekening gratis bagi masyarakat yang berusia 17 tahun, disertai saldo awal Rp 50.000. Program tersebut disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,8 triliun dan ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027.

Namun, program pemerintah tidak hanya berhenti pada penyediaan rekening digital. Pemerintah juga menyiapkan program aktivasi bagi masyarakat yang memperoleh rekening agar fasilitas tersebut tidak sekadar menjadi rekening pasif atau tempat menyimpan dana bantuan.