Pemerintah Ingin Kurangi Penerima Bansos, Ini Alasannya

Suara.com - Pemerintah ingin mengurangi jumlah masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Ketimbang memberi bantuan, pemerintah pilih program pemberdayaan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah tengah mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya hingga tidak lagi membutuhkan bansos.

"Mengurangi kemiskinan sekaligus mengurangi jumlah masyarakat penerima subsidi. Dengan mereka naik kelas, baik dari kemiskinan ke kelas menengah, dari UMKM yang naik kelas, maka otomatis akan berkuranglah jumlah para penerima bantuan sosial," ujar Muhaimin di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menurut Muhaimin, berkurangnya jumlah penerima bansos melalui pemberdayaan juga berpotensi menciptakan efisiensi anggaran negara.

Dana yang sebelumnya digunakan untuk bantuan dapat dialihkan guna memperluas program pemberdayaan bagi masyarakat lainnya.

"Dengan berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial karena pemberdayaan, maka otomatis akan ada efisiensi anggaran untuk pemberdayaan berikutnya," katanya.

Muhaimin menjelaskan, pendekatan tersebut menjadi bagian dari perubahan strategi pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pemberian bantuan, tetapi juga berupaya menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Dari apa yang sudah kita lakukan selama dua tahun ini, ada cara kerja baru, paradigma baru di bawah kepemimpinan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa penanggulangan kemiskinan yang paling efektif dan tepat adalah melalui pemberdayaan," jelasnya.

Salah satu sektor yang akan dioptimalkan dalam program tersebut adalah pertanian. Pemerintah berencana mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis komoditas unggulan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Program ini akan melibatkan Kementerian Pertanian serta sejumlah kementerian terkait untuk memastikan kegiatan pemberdayaan berjalan dari proses produksi hingga pemasaran.

"Selain lokasinya yang miskin, kita juga komoditasnya, serta model-model pemberdayaan yang cepat. Misalnya peternakan, penanaman komoditas misalnya kopi kah atau apa Pak Menteri misalnya?" tutur Muhaimin.

Sementara itu, pemerintah telah mengidentifikasi 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan. Dari jumlah tersebut, pemerintah akan menentukan sejumlah daerah untuk menjadi lokasi percontohan program pemberdayaan.

"Sebetulnya ada 88 lokus (lokasi fokus) kemiskinan prioritas. 88 kabupaten/kota ya. Tapi nanti akan dari 88 kita akan pilah mana yang paling prioritas sesuai dengan anggaran yang kita miliki," ungkap Muhaimin.

Terkait pendanaan, Muhaimin menjelaskan anggaran pemberdayaan masyarakat tetap berada di masing-masing kementerian.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan bertugas menyelaraskan program dan memfokuskan penggunaan anggaran agar pelaksanaannya lebih efektif.

"Kalau Menko kan cuman mengoordinir, semua alokasi ada di kementerian-kementerian. Nah, di antara alokasi anggaran di kementerian itu, kita arrangement, kita perkuat, kita focusing, kita apa namanya, ya focusing sebetulnya. Focusing menjadi target utama," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut cabai, singkong, dan peternakan ayam sebagai sejumlah komoditas yang dapat dikembangkan untuk mendukung program tersebut.

Amran juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pemberdayaan yang menghubungkan berbagai pihak dan tahapan usaha, dari produksi hingga pemasaran.

“Kalau kita berdua ketemu, enggak akan selesai. Tapi kalau kita bangun ekosistemnya, mulai dari keunggulan komparatif, kolaborasi, pemberdayaan, dan hulu-hilir, ujungnya ekosistem terbangun,” pungkasnya.