Airlangga Ungkap Kenapa Ekonomi Vietnam Tumbuh Cepat, Singgung RI Pernah Tolak Industri Elektronik

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kenapa Vietnam memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ketimbang Indonesia.

Berdasarkan data Trading Economics, pertumbuhan ekonomi Vietnam tercatat mencapai 9,95 persen di kuartal III 2026. Berbeda dengan Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,45 persen di semester I 2026.

Menko Perekonomian menyatakan kalau Vietnam kini sudah memiliki Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) atau perjanjian kerja sama ekonomi bilateral.

Dari kerja sama itu, Airlangga menyebut kalau Vietnam membebaskan tarif bea masuk hampir 0 persen. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang menerapkan bea masuk 10-15 persen.

"Vietnam sudah punya semua, free trade agreement atau CEPA, dengan Eropa sudah, dengan Amerika sudah. Sehingga bea masuk rata-rata Vietnam itu ke seluruh dunia 0 persen. Sedangkan Indonesia 10 sampai 15 persen," katanya dalam acara Launching Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) yang dipantau virtual, Senin (19/10/2026).

Faktor kedua, ekonomi Vietnam bisa lebih maju dari Indonesia karena mereka mendorong ekspor berbasis elektronik. Airlangga lalu menyinggung kalau Indonesia sempat menolak industri robotik, tepatnya semikonduktor di zaman Orde Baru.

Sebagai pengganti, Airlangga bercerita kalau Pemerintah saat itu lebih memilih industri padat karya. Walhasil perusahaan elektronik tersebut lebih memilih Vietnam dan Malaysia ketimbang Indonesia.

"Vietnam mendorong ekspor berbasis elektronik. Nah, pada waktu zaman baheula, kita pernah menggeser yang namanya industri elektronik, karena industri elektronik itu robotik dan kita merasa bahwa kalau industri itu tidak padat karya, maka dia tidak punya hak untuk hidup di republik. Nah, oleh karena itu mereka pindah ke Vietnam dan juga pindah ke Malaysia. Malaysia maupun Vietnam ekspor elektroniknya hampir 40 persen," jelas Airlangga.

Indonesia pernah tolak industri semikonduktor

Sekadar informasi, Indonesia sempat menjadi "raksasa semikonduktor" di Asia Tenggara pada era 1970-an dan 1980-an. RI menampung investasi besar dari perusahaan multinasional Amerika Serikat.

Namun serangkaian blunder kebijakan dan perubahan iklim investasi global membuat pabrik-pabrik tersebut hengkang. Akibatnya kini Indonesia menjadi pengimpor chip semikonduktor, tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Sekitar periode 1970-1980, Indonesia benar-benar masuk ke rantai industri elektronik dunia. Perusahaan-perusahaan raksasa AS seperti Fairchild, National Semiconductor, dan Monsanto mendirikan fasilitas perakitan, pengujian, dan pengemasan integrated circuit (IC) serta Light Emitting Diode (LED) di Jakarta dan Bandung.

Fairchild Semiconductor, misalnya, menjadi simbol kejayaan dengan mempekerjakan lebih dari 6.000 orang, mayoritas adalah perempuan, di pabriknya di Jakarta.

Puncaknya pada tahun 1980-an, Indonesia menjadi salah satu produsen semikonduktor yang mampu mengekspor chip ke berbagai negara, membuktikan kemampuan teknis dan kapasitas produksi bangsa.

Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki industri terkait seperti pabrik komponen elektronik analog dan digital, hingga industri TV dan Radio nasional yang kuat (National Gobel, Polytron, Sharp Indonesia).

Awal kemunduran industri semikonduktor Indonesia secara spesifik dapat ditelusuri kembali ke kebijakan yang dianggap "blunder" pada medio 1980-an. Saat itu, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan ekonomi sangat fokus pada penciptaan lapangan kerja massal, sehingga industri padat karya mendapat perhatian khusus.

Kebijakan ini, yang dimaksudkan sebagai gestur pro-buruh, diimplementasikan secara pukul rata tanpa pandang bulu.

Laksamana TNI (Purn.) Muhammad Sudomo, yang saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja, mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan melarang penggunaan robot atau otomatisasi di industri semikonduktor. Kebijakan ini merupakan pukulan telak yang "membagongkan" industri teknologi tinggi.

Proses pembuatan semikonduktor—mulai dari pembuatan dodol silikon, mengirisnya menjadi wafer setipis 400 microns, hingga mengukir rangkaian logika (transistor) menggunakan teknologi litografi (yang kala itu sudah mencapai skala 800 nanometer)—sangat membutuhkan presisi tinggi, error rendah, dan kontinuitas yang hanya bisa dicapai oleh robot dan otomatisasi.

Ketidakmungkinan manusia melakukan proses manufaktur berskala nanometer ini secara masif dan kontinu dengan standar global, membuat perusahaan multinasional seperti Fairchild tak punya pilihan. Mereka terpaksa menutup operasinya atau relokasi ke negara tetangga, terutama Malaysia.

Selain blunder kebijakan Sudomo, hengkangnya pabrik semikonduktor dan kegagalan Indonesia mempertahankan posisi dipicu oleh beberapa faktor lain yang datang secara simultan:

• Perubahan Model Bisnis Global: Industri semikonduktor dunia berubah drastis dari model terintegrasi (hulu ke hilir) menjadi terpecah-pecah (fragmented). Investor memilih negara yang dianggap lebih menguntungkan.
• Negara Pesaing Memberi Insentif: Pada era 1990-an hingga 2000-an, negara pesaing seperti Malaysia, China, Vietnam, dan Thailand bergerak cepat menawarkan insentif pajak besar-besaran dan ongkos produksi yang jauh lebih murah. Indonesia tidak mengimbangi langkah ini.
• Krisis Ekonomi 1998: Krisis moneter menghantam industri manufaktur, menyebabkan banyak pabrik bangkrut, investasi teknologi mandek, dan industri elektronik lokal runtuh. Ini adalah pukulan terbesar yang mengakhiri kejayaan tersebut.
• Kurangnya Roadmap Riset Jangka Panjang: Tidak ada kelanjutan riset dan investasi jangka panjang (20–40 tahun) pada ekosistem elektronik nasional. Sementara negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura gencar mendukung universitas dan membangun roadmap teknologi.
• Dominasi Impor: Indonesia memilih menjadi negara dagang daripada negara industri, di mana banyak perusahaan lokal lebih memilih mengimpor dan menjual daripada memproduksi.