Strategi Kemenkeu Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2027

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 mendatang.

Direktur Strategi APBN, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Wahyu Utomo menyatakan kalau Pemerintah menyiapkan tiga strategi utama yakni pendekatan pragmatis, transformatif, dan diplomatis.

Dia mengungkapkan, strategi komprehensif tersebut harus dijalankan agar Indonesia tidak terjebak pada angka pertumbuhan yang stagnan di 5 persen.

"Kita ingin tahun 2027 pertumbuhan tinggi, 6 persen. Di mana dong caranya, kan gitu? Defisitnya kecil tapi kok pertumbuhannya tinggi? Nah, ini kita menggunakan tiga pendekatan. Jadi untuk tumbuh tinggi tidak bisa dengan cara-cara biasa. Kalau dengan cara biasa, paling levelnya 5 persen," ujar Wahyu Utomo dalam diskusi publik Outlook Ekonomi 2027 di Kantor Katadata, Jakarta, dikutip Rabu (21/10/2026).

Wahyu menjelaskan, strategi pragmatis berfokus pada intervensi langsung di titik-titik strategis perekonomian yang memiliki kontribusi terkuat terhadap pertumbuhan.

Dari sisi pengeluaran misalnya, Pemerintah akan mengarahkan belanja negara agar terkoneksi langsung dengan konsumsi rumah tangga yang mendominasi sebesar 54 persen, serta investasi di angka 29 persen.

Lalu dari sisi produksi, insentif pajak atau belanja perpajakan (tax expenditure) akan difokuskan secara presisi pada sektor manufaktur yang menopang 19 persen pertumbuhan, ditambah sektor perdagangan dan pertanian.

Sementara secara spasial, akselerasi alokasi anggaran kementerian atau lembaga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan digenjot, terutama di Pulau Jawa yang saat ini menyumbang 57 persen perekonomian nasional.

"Itu fokusnya di sektor-sektor yang manufaktur, perdagangan, termasuk yang terkait dengan pertanian. Harapannya bisa juga dorong pertumbuhan," beber dia.

Untuk strategi transformatif, Kemenkeu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi. Wahyu menegaskan bahwa instrumen fiskal tidak bisa dibiarkan bekerja sendirian, melainkan harus dikolaborasikan dengan sektor moneter, sektor keuangan, hingga kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Danantara itu kita anggap sebagai two arms of the state, dua tangan negara yang digunakan untuk menjadi sumber pertumbuhan. Kemudian kita juga akan mengubah mindset, tidak mungkin suatu saat kita hanya mengandalkan konsumsi," beber dia.

Lebih jauh, Wahyu juga menekankan perlu adanya pengalihan dana kepada kebutuhan investasi yang berorientasi pada ekspor serta menekankan pada hilirasasi beragam sektor.

"Harusnya kuncinya shifting ke investasi, tapi yang berorientasi ekspor, menekankan pada hilirisasi dan industrialisasi. Nah transformatif ini intinya perlu kolaborasi, tidak bisa fiskal sendirian," ucap Wahyu.

Adapun strategi ketiga adalah pendekatan diplomatis yang bertujuan memperluas akses penetrasi pasar ke kancah global. Perekonomian saat ini kata dia, tidak lagi sekadar berbasis teritorial, melainkan ekonomi lintas batas cross-border economy.

Lewat diplomasi ekonomi, Pemerintah akan mengakselerasi masuknya investasi asing, memperluas cakupan perdagangan untuk mendongkrak ekspor, hingga membuka peluang penempatan tenaga kerja di luar negeri.

"Investasi bisa diakselerasi, perdagangan juga diperluas sehingga ekspor kita meningkat, tenaga kerja memberi peluang untuk kerja di luar negeri," ucap dia.

Namun, Wahyu mengingatkan bahwa ketiga strategi transformasi ekonomi tersebut mutlak membutuhkan faktor pendukung. Faktor tersebut meliputi iklim investasi yang kondusif, APBN yang sehat, birokrasi yang suportif, dan komitmen penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi.

Guna menopang seluruh visi tersebut, postur arsitektur APBN 2027 dirancang agar bersifat ekspansif namun tetap kolaboratif, terarah, dan terukur.

Proyeksi pendapatan negara ditargetkan sekitar Rp3.435 triliun dengan belanja negara mencapai Rp4.106 triliun, sehingga defisit tetap terjaga pada level aman 2,4 persen.

Melalui postur ini, pemerintah optimistis pertumbuhan 6 persen dan inflasi yang terkendali di level 2,9 persen dapat tercapai.

Selain itu, pemerintah menyiapkan jaring pengaman berupa perlindungan sosial sebesar Rp 539 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.

Anggaran ketahanan pangan juga disiapkan senilai Rp 195 triliun untuk stabilisasi harga, serta sektor kesehatan sebesar Rp 244 triliun demi memastikan masyarakat tetap sehat dan produktif.

"Mudah-mudahan dengan kebijakan ini tadi, harapannya pertumbuhan bisa tinggi, sejahtera lebih cepat," tukas dia.