Bukan Kopdes, Suahasil Minta Gaji PNS hingga Dana Pensiun Langsung Disalurkan ke Rekening

Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pembayaran perlindungan sosial (Perlinsos), gaji pegawai negeri sipil (PNS), hingga tunjangan pensiun dibayarkan langsung ke rekening penerima.

Permintaan ini disampaikan Suahasil ke Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Tri Budhianto yang baru dilantik. Ia menggantikan Astera Primanto Bhakti yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu.

"Pembayaran perlindungan sosial yang langsung ke rekening masing-masing, pembayaran gaji pegawai negeri, dan juga pada saatnya nanti seyoganya pembayaran dari pensiun, juga connect langsung kepada rekening seluruh pensiunan secara langsung dari kas umum negara," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Minggu (25/10/2026).

Suahasil menilai apabila kebijakan itu diterapkan, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin efisien. Masyarakat juga bisa langsung merasakan manfaatnya.

"Dengan demikian maka pelaksanaan APBN akan makin efisien, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," lanjutnya.

Suahasil menjelaskan kalau kebijakan ini adalah bagian dari strategi government to person payment. Ini sekaligus menjadi kelanjutan transformasi menuju modern treasury operations melalui digitalisasi, penguatan proses bisnis, dan tata kelola.

Dalam arahannya, Suahasil mengatakan kalau modern treasury operations ini adalah bagaimana negara berinteraksi dengan seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna anggaran.

Selain itu, modern treasury operations ini juga dimaksudkan agar Pemerintah Pusat berinteraksi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) saat menyalurkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Suahasil pastikan pembayaran gaji PNS tak lewat Kopdes

Di sisi lain, Suahasil Nazara juga mengomentari soal usulan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono soal gaji PNS atau ASN yang dibayar lewat Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP.

Menkeu Suahasil menyatakan kalau justru pihaknya ingin Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan operasional perbendaharaan yang modern demi meningkatkan efisiensi.

"Nah, dengan cara bagaimana? Di dalam praktik kita lihat bahwa yang namanya kalau pembayaran gaji itu ya idealnya dari rekening kas umum negara langsung dibayarkan kepada rekening dari pegawai negeri sipilnya, PNS, TNI, Polri. Kan masing-masing punya rekening dan kita menginginkan bahkan bukan hanya PNS, TNI, Polri yang memiliki rekening tapi seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki rekening," kata Suahasil di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Bendahara Negara lalu menyinggung soal arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar menciptakan inklusi keuangan agar layanan bisa berkelanjutan serta dirasakan masyarakat.

Salah satu program yang akan diterapkan Pemerintah adalah setiap warga akan diberikan rekening bank. Dengan demikian masyarakat bisa memanfaatkan langsung layanan dari perbankan tersebut.

"Nah, dengan demikian salah satu layanan perbankannya adalah menerima transfer berupa gaji dan ini praktik yang kita lakukan selama ini. Jadi seluruh PNS, TNI, Polri bahkan tukin atas guru yang saat ini masih merupakan pegawai daerah itu dibayarkan langsung," beber dia.

Suahasil kemudian menegaskan lagi kalau dia sempat menyinggung pembayaran gaji PNS langsung ke rekening negara, yang sempat disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa beberapa waktu lalu.

Ia beralasan kalau saat ini Pemerintah sudah memiliki daftar nama dari seluruh PNS, TNI, Polri, hingga guru. Kemenkeu juga sudah memegang nomor rekening agar gaji mereka bisa ditransfer langsung.

"Nah, bukan hanya untuk pembayaran gaji yang sudah kita lakukan ini, bahkan untuk perlindungan sosial untuk Program Keluarga Harapan, program lainnya itu juga sudah ditransfer secara langsung. Tentu di satu-dua titik masih ada yang belum tertransfer secara langsung, ini kita upayakan supaya bisa ditransfer secara langsung menggunakan rekening perbankan.  Jadi saya rasa ini jelas ya," paparnya..

 "Ini yang disebut dengan government-to-persons payment, G2P payment. Dan kita akan dorong operasi perbendaharaan kita menjadi makin modern dengan cara seperti itu. Saya rasa itu moga-moga lebih jelas yang dimaksud dengan apa namanya pembayaran gaji dengan bersifat G2P payment ini," tegasnya.