Gebyar Pap Smear JKN, Upaya BPJS Lindungi Ibu dari Kanker Rahim

Suara.com - BPJS Kesehatan memperkuat upaya pencegahan kanker serviks (rahim) melalui optimalisasi pemeriksaan pap smear bagi peserta JKN yang teridentifikasi berisiko berdasarkan hasil Skrining Riwayat Kesehatan (SRK). Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan promotif dan preventif untuk mendorong deteksi dini kanker serviks.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, mengatakan bahwa kanker serviks merupakan salah satu ancaman serius bagi kesehatan perempuan Indonesia. Baginya, penyakit ini memiliki peluang untuk dicegah dan dideteksi sejak tahap awal melalui pemeriksaan yang tepat.

“BPJS Kesehatan berkomitmen menggeser paradigma pelayanan kesehatan, dari sekadar membiayai pengobatan menuju penguatan perlindungan melalui upaya promotif dan preventif. Per September 2026, sebanyak 16,7 juta peserta JKN telah melakukan SRK dan teridentifikasi berisiko mengalami kanker serviks,” ujar Abdi dalam kegiatan Gebyar Pap Smear JKN 2026, Kamis (29/10).

Menurutnya, angka tersebut menjadi pengingat pentingnya memastikan hasil skrining kesehatan tidak berhenti pada identifikasi risiko, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan sesuai kebutuhan medis. Dalam Program JKN, pemeriksaan pap smear merupakan bagian dari Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang menjadi hak peserta berisiko tinggi berdasarkan hasil SRK.

“Dalam upaya menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks di Indonesia, BPJS Kesehatan mengambil langkah strategis dengan mendorong optimalisasi skrining dan deteksi dini melalui metode pap smear. Optimalisasi pemeriksaan pap smear juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjaminan pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Hal ini sejalan dengan implementasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI. Abdi menambahkan, penyesuaian alur pelayanan diperlukan untuk mengantisipasi potensi duplikasi pemeriksaan maupun pembiayaan, sehingga pemanfaatan anggaran kesehatan melalui APBN dan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

“Tindak lanjut hasil skrining membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. BPJS Kesehatan mendorong penguatan sinergi dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dinas kesehatan, serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaksanaan deteksi dini kanker serviks di masyarakat,” tegas Abdi.

Dalam upaya tersebut, bidan dan fasilitas kesehatan primer memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain memberikan pelayanan kesehatan, bidan juga berperan mengedukasi perempuan mengenai pentingnya pemeriksaan pap smear agar tidak ragu melakukan deteksi dini.

“Bidan bukan hanya pemeriksa, tetapi juga edukator yang mampu meyakinkan para ibu dan perempuan Indonesia agar tidak takut melakukan pemeriksaan pap smear. Dengan demikian, peserta JKN yang teridentifikasi berisiko kanker serviks dapat memperoleh tindak lanjut pemeriksaan secara tepat,” ujar Abdi.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Murti Utami Andyanto, menegaskan bahwa keberhasilan upaya promotif dan preventif tidak cukup diukur dari luasnya cakupan skrining, tetapi juga dari efektivitas tindak lanjut dan manfaat yang diterima peserta. Menurutnya, hasil skrining perlu menjadi dasar bagi peserta untuk memperoleh pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan.

“Edukasi secara masif perlu dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker serviks. Harapannya, dapat mendorong peserta untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi serta tidak mengabaikan hasil skrining yang menunjukkan adanya risiko penyakit,” ucap Ami.

Ami menambahkan, melalui skrining pap smear, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker serviks. Selain bagian penting dari upaya meningkatkan kesehatan ibu, skrining pap smear merupakan upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen dalam meningkatkan kualitas JKN. Dengan demikian, dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta dan mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat,” kata Ami.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi, yang juga istri dari Bupati Kabupaten Bekasi, Nia Yuniawati Asep, mengatakan bahwa kader PKK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran perempuan karena jejaringnya menjangkau masyarakat hingga tingkat Dasawisma.

“Tantangan terbesar dalam deteksi dini, seperti pemeriksaan pap smear atau IVA, sering kali bukan pada ketersediaan alat, melainkan pada kesadaran, rasa takut, dan stigma di kalangan perempuan itu sendiri. Melalui momentum Gebyar Pap Smear JKN 2026 ini, mari kita bersama-sama mengubah ketakutan menjadi kesadaran,” kata Nia.

Peran aktif kader PKK yang didukung oleh para bidan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sangat penting untuk mengedukasi para ibu di Kabupaten Bekasi. Tujuannya agar para ibu memanfaatkan layanan JKN untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala.

“Perempuan yang sehat adalah fondasi keluarga yang kuat dan bahagia. PKK Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus menggerakkan masyarakat guna menyukseskan program deteksi dini demi mewujudkan perempuan Kabupaten Bekasi yang sehat dan produktif,” tutup Nia.***