- Hashim Djojohadikusumo menyentil kelemahan kinerja petugas pajak dan bea cukai dalam acara Rapimnas Kadin 2026.
- Rasio penerimaan negara Indonesia 12 persen dari PDB masih tertinggal dibandingkan Kamboja, Vietnam, dan India.
- Kinerja aparat yang optimal berpotensi menghasilkan surplus APBN hingga sembilan ratus triliun rupiah.
Suara.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyentil para petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena dianggap lemah.
Hashim yang juga adik Presiden RI Prabowo Subianto ini menilai, apabila mereka bekerja dengan semestinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI seharusnya tidak defisit, melainkan mencetak surplus hingga Rp 900 triliun.
Dia mulanya menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara yang saat ini baru menyentuh angka 12 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar Rp 25.000 triliun. Bahkan Hashim membantah soal pandangan ekonom hingga media asing yang menyebut kondisi fiskal RI lemah.
"Masalah fiskal kita yang selalu disorot oleh Financial Times, oleh Economist, oleh pengamat-pengamat, Indonesia lemah, Indonesia lemah, Indonesia lemah. Indonesia tidak lemah, yang lemah aparatnya, yang harus kita efisienkan kita harus dorong," katanya dalam Rapimnas Kadin 2026 yang dipantau virtual, dikutip Jumat (30/10/2026).
Ia lantas membandingkan kinerja aparat di Indonesia dengan negara-negara lain. Menurutnya, Kamboja yang dinilai lebih miskin dari Indonesia saja sanggup menarik penerimaan negara hingga 18 persen dari total PDB. Bahkan Vietnam bisa mencapai 23 persen, dan India sanggup di angka 20 persen.
Apabila aparat di Indonesia bisa bekerja optimal dan meniru rasio 18 persen milik Kamboja, Hashim menghitung ada tambahan penerimaan negara sebesar 6 persen.
Dari total PDB RI sebesar Rp 25.000 triliun, angka 6 persen itu setara dengan potensi uang masuk tambahan mencapai Rp 1.500 triliun tiap tahunnya.
Dari kucuran potensi tambahan Rp 1.500 triliun tersebut, Pemerintah bisa menutup defisit APBN RI yang saat ini berada di kisaran Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun. Sisa uang dari penutupan defisit itulah yang membuat kas negara berbalik surplus.
"Nah defisit APBN kita Rp 500 triliun kalau tidak salah, Rp 500-600 triliun. Kalau aparat kita, Pajak dan Bea Cukai bekerja semestinya seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp 900 triliun," tegasnya.