Rupiah Loyo, Industri Petrokimia Diversifikasi Bahan Baku dan Kurangi Impor

Suara.com - Industri petrokimia nasional mulai mendorong diversifikasi bahan baku atau feedstock untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Alternatifnya melalui pemanfaatan LPG, batu bara, hingga limbah kelapa sawit sebagai alternatif bahan baku industri.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Sri Bimo Pratomo, mengatakan industri petrokimia masih bergantung pada impor nafta dan LPG. 

Kondisi tersebut membuat sektor ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya logistik, hingga gangguan rantai pasok akibat situasi geopolitik.

“Bahan baku seperti nafta dan LPG masih dipenuhi dari impor, sehingga sangat terdampak situasi geopolitik global dan fluktuasi nilai tukar,” ujar Sri Bimo dalam diskusi bertema Outlook Industri Petrokimia 2027 di Sentul, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan fasilitas bea masuk 0 persen untuk impor LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia. Namun, kebijakan tersebut masih berlaku sementara hingga Januari 2027.

Sri Bimo mengatakan Kemenperin sedang menyusun kajian untuk mengusulkan keberlanjutan fasilitas tersebut kepada pemerintah. Kebijakan ini dinilai memberikan dampak terhadap produktivitas industri selama masa penerapannya.

“Dari hasil perhitungan Kemenperin, selama empat bulan kebijakan ini berjalan terjadi peningkatan produktivitas yang cukup baik di industri petrokimia,” katanya.

Menurut Sri Bimo, LPG merupakan bahan baku substitusi yang dapat digunakan untuk menggantikan sebagian penggunaan nafta. Dengan demikian, industri memiliki fleksibilitas dalam menentukan komposisi bahan baku sesuai harga dan ketersediaan di pasar.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menjelaskan perkembangan teknologi memungkinkan pabrik petrokimia mencampurkan nafta, LPG, dan kondensat untuk menghasilkan produk turunan seperti ethylene dan propylene.

Fleksibilitas tersebut memungkinkan perusahaan menyesuaikan komposisi bahan baku berdasarkan kondisi harga agar biaya produksi lebih efisien.

“Dulu kita 100% menggunakan Nafta. Siklus harga LPG ini fluktuatif; saat musim dingin harganya lebih mahal dari Nafta, tapi saat musim panas harganya bisa jauh di bawah Nafta. Jadi, pabrik bisa mengatur secara fleksibel persentase campuran mana yang menghasilkan margin maksimum,” ujar Fajar.

Selain LPG, industri petrokimia juga melihat peluang penggunaan batu bara melalui teknologi Coal-to-Chemical. Teknologi gasifikasi tersebut dapat mengolah batu bara menjadi metanol yang selanjutnya bisa dikembangkan menjadi bahan baku petrokimia seperti ethylene dan propylene.

Namun, pemanfaatan batu bara menghadapi tantangan dari sisi lokasi sumber bahan baku. Fajar mengatakan sebagian besar batu bara berkalori rendah berada di wilayah pedalaman Kalimantan dan Sumatera sehingga membutuhkan biaya logistik lebih besar untuk mendukung kegiatan industri.

“Teknologi Coal-to-Petrochemical dari China itu sekarang sudah banyak dan murah. Kendalanya, batu bara kita yang low-rank (kalori rendah) itu lokasinya jauh di tengah-tengah Kalimantan atau Sumatera, jauh dari pantai, sehingga ongkos logistiknya mahal,” jelasnya.

Alternatif lainnya berasal dari limbah industri kelapa sawit. Fajar menyebut tandan kosong kelapa sawit berpotensi diolah menjadi metanol untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kimia.

Meski demikian, pengembangan bahan baku alternatif membutuhkan dukungan kebijakan dan kepastian investasi agar proyek dapat berjalan dalam jangka panjang.

“Secara keekonomian memang sudah masuk, cuma daya tahannya (endurance) butuh dukungan kebijakan pemerintah. Investasinya kalau sudah ada payung hukumnya yang jelas (head-to-head dengan energi fosil), pasti investasi itu akan masuk,” katanya.

Di sisi lain, Kemenperin mencatat sejumlah rencana investasi industri kimia berbasis gas bumi. Salah satunya proyek PT Pupuk Kalimantan Timur yang merencanakan produksi soda ash berkapasitas 300.000 ton per tahun dan ammonium chloride 300.000 ton per tahun dengan target komersialisasi pada 2028.

Perusahaan tersebut juga merencanakan pembangunan pabrik metanol berkapasitas 730.000 ton per tahun. Namun, proyek itu masih mengupayakan alokasi pasokan gas bumi untuk jangka panjang.

Rencana investasi lainnya mencakup pengembangan kawasan industri petrokimia Teluk Bintuni dengan kapasitas produksi metanol 900.000 ton per tahun. Selain itu, terdapat proyek amonia-urea di Fak-Fak dengan kapasitas amonia 825.000 ton per tahun dan urea 1,155 juta ton per tahun.

Pengembangan industri petrokimia juga mencakup produk Super Absorbent Polymer (SAP). Kapasitas produksi nasional saat ini tercatat sekitar 90.000 ton per tahun dan direncanakan meningkat menjadi 140.000 ton per tahun pada 2027.