Konflik Kepentingan Raffi Ahmad di Proyek Pemerintah

Suara.com - Kerja sama perusahaan milik Raffi Ahmad dengan sejumlah kementerian senilai Rp14,69 miliar bikin heboh rakyat Indonesia. Persoalan ini bukan hanya menyangkut besarnya belanja jasa influencer menggunakan anggaran pemerintah, tetapi juga potensi konflik kepentingan karena Raffi merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden.

PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. (RANS) menyatakan kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dilakukan secara profesional serta mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/11/2026), manajemen RANS menegaskan perusahaan telah membangun bisnisnya sejak 2018, jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

Perseroan juga menyebut sejumlah produk dan kekayaan intelektualnya telah berkembang sebelum memperoleh penunjukan dari kementerian. Salah satunya program The Dudas-1 yang disebut telah menghasilkan sekitar 90 konten sebelum bekerja sama dengan KKP.

Namun, penjelasan mengenai usia bisnis dan rekam jejak konten tersebut belum dengan sendirinya menghilangkan pertanyaan publik mengenai tata kelola pengadaan. Sebab, perhatian terhadap potensi konflik kepentingan juga berkaitan dengan posisi Raffi sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki jabatan publik.

RANS menyatakan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang terbuka, termasuk Inaproc.id atau e-catalogue.com. Perusahaan mengklaim telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan masing-masing instansi.

Dalam keterbukaan tersebut, RANS merinci nilai kerja sama dengan dua kementerian mencapai Rp14.696.955.002. Nilai itu terdiri dari satu kampanye Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye KKP senilai Rp10,79 miliar.

Kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan ditujukan untuk mempromosikan museum di Indonesia. Sementara itu, proyek bersama KKP mencakup edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan.

Melalui The Dudas-1, materi kampanye antara lain menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan berupa cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

Terkait besaran kontrak, RANS menyatakan harga yang dikenakan mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lain. Perhitungan disebut mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jumlah konten, lokasi, kompleksitas produksi, serta hasil pekerjaan yang disepakati.

Menurut perusahaan, nilai kontrak tidak semata-mata merupakan biaya unggahan di media sosial. Anggaran tersebut juga mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, kegiatan luar ruang, dan aktivitas promosi lainnya.