Susul Ahrie Sonta yang Kena PTDH? Nasib Jenderal Listyo Sigit Segera Ditentukan Majelis KKEP

Suara.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dalam mengadili Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menjelaskan sidang etik yang digelar Majelis KKEP karena Sigit sampai saat ini masih berstatus anggota Polri aktif.

"Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," kata Isir, kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11/2026).

Isir menegaskan dalam proses sidang etik terhadap Listyo nanti tidak ada perlakuan khusus. Sebagaimana yang sudah dilakukan Mantan Kadiv Kum Mabes Polri, Irjen Ahrie Sonta.

"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," tegasnya.

Namun saat ini, lanjut Isir, sidang etik terhadap Listyo Sigit dan dua jenderal lainnya belum bisa dilakukan. Sebab, penyidik masih melakukan penyelidikan.

Adapun, dua jenderal lain selain Listyo Sigit, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” tandasnya.

Dijatuhi Sanksi Berat

Sebelumnya, Mantan Kadivkum, Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) telah dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Putusan sanksi PTDH diberikan ketua komisi KKEP yang dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko selaku Kalemdiklat Polri dengan Wakil Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, beserta tiga anggota, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi.