REGIONAL:
- Presiden Prabowo Subianto menelusuri pihak yang diduga menggunakan hasil penyadapan terhadap dirinya dan pejabat negara.
- Penelusuran tersebut bertujuan memastikan dugaan penyadapan tidak berkaitan dengan konspirasi kekuatan politik tertentu.
- Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya sebagai tersangka dalam kasus makar tersebut.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto tengah menelusuri pihak yang diduga menggunakan hasil penyadapan terhadap dirinya dan sejumlah pejabat negara.
Penelusuran ini untuk memastikan apakah hasil sadapan yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri berkaitan dengan kekuatan politik tertentu.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan. Dia mengatakan, Prabowo ingin memastikan dugaan penyadapan tersebut bukan bagian dari konspirasi yang melibatkan kelompok-kelompok di sekitar Listyo.
"Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia," ujar Syahganda dikutip dari ANTARA, Rabu (11/11/2026).
![Kolase foto Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. [istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/03/18502-listyo-sigit-praboao-ahrie-sonta-dan-eko-hadi-santoso.jpg)
Syahganda juga mengaku dipanggil Prabowo ke kediaman Presiden pekan lalu. Pertemuan selama dua jam itu membahas situasi terkini setelah kasus dugaan penyadapan mencuat.
Menurut Syahganda, Prabowo merasa keselamatan jiwanya kemungkinan terganggu akibat penyadapan tersebut. Dia juga menyebut persoalan itu telah memengaruhi hubungan Presiden dengan kelompok yang dekat dengan Listyo.
Untuk menelusuri perkara tersebut, Prabowo disebut telah beberapa kali mengundang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta sejumlah pejabat lainnya.
Syahganda menjelaskan, BIN dan BSSN tidak harus masuk dalam tim hukum yang dibentuk Polri.
Namun, kedua lembaga itu memiliki kemampuan intelijen untuk melacak pihak yang menggunakan hasil sadapan dan kemungkinan kaitannya dengan kekuatan politik tertentu.
"Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang," tutur Syahganda.
Menurut Syahganda kasus penyadapan tersebut bukan persoalan hukum biasa karena menyangkut keselamatan Presiden sebagai simbol negara. Pemerintah sebelumnya juga menyatakan dugaan penyadapan itu mengarah pada makar.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. Selain Listyo tiga tersnagka lainnya, yakni irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Pihak Istana menilai tindakan tersebut mengarah pada makar.
TERPOPULER