Mundur dari Wapres, Gibran Terima Uang Puluhan Juta dari Negara Sepanjang Hidup

Suara.com - Wakil Presiden Republik Indonesia dinyatakan resmi kosong terhitung sejak Kamis, 12 November 2026. Kekosongan posisi orang nomor dua di Indonesia ini terjadi menyusul langkah Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Kendati per hari ini tidak lagi menduduki jabatan publik maupun menjalankan tugas kenegaraan apa pun, Gibran tetap berhak memperoleh aliran dana bulanan serta berbagai fasilitas mewah yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh anggaran negara.

Jaminan kesejahteraan bagi mantan pucuk pimpinan eksekutif tersebut dilindungi secara sah oleh konstitusi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.

Kepastian mengenai status kekosongan jabatan Wakil Presiden dikonfirmasi langsung oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani. Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), Muzani menegaskan bahwa secara faktual jabatan tersebut telah lowong sejak surat pengunduran diri disampaikan.

"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong," tegas Muzani kepada awak media.

Lebih lanjut, pimpinan lembaga tinggi negara tersebut menyatakan bahwa MPR akan segera mengambil langkah konstitusional untuk mengisi kekosongan kursi RI-2 secepat mungkin. Merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, proses pengisian jabatan wakil presiden yang lowong wajib dirampungkan dalam tenggat waktu paling lama 60 hari.

Payung Hukum Jaminan Pensiun dan Fasilitas Eks Wakil Presiden

Terkait hak-hak keuangan dan fasilitas bagi mantan kepala negara maupun wakilnya, pemerintah telah mengaturnya secara rinci dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) beleid tersebut, ditegaskan bahwa setiap Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak mendapatkan jaminan pensiun.

Sementara itu, Pasal 6 Ayat (2) menetapkan bahwa besaran pensiun pokok yang diberikan mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih aktif menjabat.

Dalam bagian penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, negara memandang pemberian hak keuangan dan fasilitas tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa serta pengabdian selama menjalankan roda pemerintahan.

Selain itu, aturan ini mempertimbangkan bahwa meskipun sudah purnatugas dari jabatan struktural negara, mantan Presiden dan Wakil Presiden umumnya tetap menjalankan berbagai tugas kemasyarakatan yang melekat pada kedudukan historis mereka.

Daftar 6 Uang dan Fasilitas Mewah yang Ditanggung Negara

Apabila proses administrasi pengunduran diri Gibran rampung dan ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, berikut adalah rincian enam hak keuangan dan fasilitas negara yang berhak diterimanya:

1. Uang Pensiun Pokok 100 Persen dari Gaji Terakhir

Gibran berhak mengantongi uang pensiun bulanan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya sebagai Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan hukum, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.

Mengacu pada Pasal 1 Huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara berada di angka Rp5.040.000 per bulan. Dengan kalkulasi tersebut, gaji pokok Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan—angka yang sekaligus menjadi nilai pensiun pokok bulanan bagi mantan Wakil Presiden.

2. Tunjangan Rutin Sesuai Standar Pensiun PNS

Selain menerima uang pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan Wakil Presiden juga berhak atas berbagai tunjangan tambahan. Besaran dan komponen tunjangan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga nominalnya disesuaikan dengan standar pensiunan aparatur sipil dan berbeda dari tunjangan jabatan saat masih aktif.

3. Tagihan Biaya Rumah Tangga

Dibayarkan Negara Negara turut menanggung kebutuhan operasional tempat tinggal mantan Wakil Presiden. Fasilitas ini mencakup seluruh biaya pemakaian utilitas dasar rumah tangga, mulai dari tagihan air, aliran listrik, hingga saluran telepon.

4. Jaminan Pembiayaan Kesehatan Penuh untuk Keluarga

Merujuk pada Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden mendapatkan perlindungan kesehatan menyeluruh. Seluruh biaya perawatan dan layanan kesehatan bagi diri mantan Wakil Presiden beserta anggota keluarganya ditanggung sepenuhnya oleh kas negara.

5. Rumah Kediaman Layak Beserta Isinya

Tidak hanya tunjangan finansial, Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mewajibkan negara menyediakan satu unit rumah kediaman yang layak bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Rumah tersebut diserahkan lengkap beserta perlengkapan perabotannya dalam satu kali pemberian. Namun, dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa biaya pemeliharaan rumah pada masa-masa berikutnya menjadi tanggung jawab pribadi mantan Wakil Presiden bersangkutan.

6. Mobil Dinas Negara Lengkap dengan Sopir

Fasilitas mewah lainnya berupa penyediaan kendaraan bermotor milik negara beserta seorang pengemudi pribadi. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, seluruh biaya perawatan rutin kendaraan serta gaji bulanan pengemudi tetap dibebankan kepada anggaran negara guna menunjang aktivitas kemasyarakatan sang mantan pejabat.

Kapan Dana Pensiun dan Fasilitas Tersebut Mulai Cair?

Meskipun Gibran telah menyatakan mundur per Kamis (12/11/2026), pencairan uang pensiun dan fasilitas kenegaraan tersebut tidak serta-merta langsung dieksekusi pada hari pengajuan surat.

Merujuk pada Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran uang pensiun pokok dan tunjangan baru mulai disalurkan pada bulan berikutnya terhitung setelah ketetapan pemberhentian dengan hormat resmi diterbitkan. Dengan demikian, realisasi seluruh hak dan fasilitas mewah tersebut bergantung penuh pada finalisasi status hukum pemberhentian dengan hormat oleh lembaga negara yang berwenang.