- UU Nomor 27 Tahun 2026 mengecualikan kewajiban upah minimum bagi sektor usaha mikro dan kecil melalui kesepakatan minimal 50 persen.
- Kebijakan kelonggaran upah tersebut dikhawatirkan merugikan pekerja karena ketimpangan posisi tawar serta potensi manipulasi status badan usaha.
- Pasal 145 mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja usaha mikro dan kecil yang melanggar ketentuan batas bawah pengupahan tersebut.
Ketentuan ini juga tidak serta-merta bermakna bahwa seluruh pelaku UMK otomatis berhak membayar pekerjanya sebesar 50 persen dari upah minimum, melainkan tetap harus didahului oleh kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja tanpa boleh melanggar batas minimal tersebut.
Untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap batas bawah pengupahan ini, pemerintah menyiapkan instrumen penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 145.
Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap pemberi kerja pada kategori usaha mikro dan kecil yang kedapatan tidak membayarkan upah sesuai ketentuan yang telah digariskan akan dijatuhi sanksi administratif, yang bentuknya dapat berupa peringatan tertulis dan/atau pengenaan denda administratif.
Sebagai informasi tambahan, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah resmi berlaku efektif sejak tanggal 28 Oktober 2026 lalu.
Kehadiran regulasi komprehensif ini sekaligus menggantikan payung hukum ketenagakerjaan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta sejumlah ketentuan klaster ketenagakerjaan yang sebelumnya termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.