Bagi sebagian orang Indonesia tentu mengenal idiom, 'kalau ada cara yang mudah, mengapa cari cari sulit'. Idiom seperti ini sepertinya banyak diterapkan oleh banyak orang Indonesia saat menghadapi situasi atau masalah.
Namun idiom seperti itu sepertinya tak berlaku bagi negara-negara maju seperti di Inggris. Apalagi jika berkaitan dengan urusan umum, menyangkut masalah nyawa atau aksi kekerasan misalnya.
Ambil contoh misalnya soal bagaimana otoritas Inggris mulai dari pihak kepolisian sampai pihak berwenang di kompetisi Liga Inggris menerapkan aturan bubble match untuk mencegah gesekan dan aksi kekerasan antar suporter.
Inggris dikenal memiliki suporter garis keras yang biasa disebut Hooligan. Aksi hooligan membuat ngeri banyak pihak, tidak hanya keamanan dalam negeri namun juga negara-negara tuan rumah kompetisi saat timnas atau klub Inggris datang.
Kengerian hooligan bahkan sampai membuat mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, si Iron Lady membuat kabinet perang untuk mengatasi kebrutalan hooligan pada era 80-an.
Upaya untuk mengatasi kekerasan hooligan benar-benar dilakukan pemerintah Inggris. Menteri Dalam Negeri era Margaret Thatcher, Douglas Hurd misalnya sampai membuat penelitian penyebab aksi kekerasan suporter sepak bola.
Tentu bukan penelitian sembarangan. Karena hasil penelitian itu kemudian jadi dokumen rahasia pemerintah Inggris dan baru dibuka sekitar 2013 lalu.
Dari hasil itu terungkap fakta ricuh hooligan terjadi di pinggiran desa ataupun kota. Tercatat ada 83.000 aksi kekerasan yang terjadi. Salah satu penyebabnya miras dan muncul subkultur baru di masyarakat seperti kemunculan fenomena rocker di era 60-an.
Maka kemudian Inggris menerapkan aturan lebih repot untuk mengatasi kekerasan suporter di pertandingan sepak bola. Inggris memiliki aturan yang disebut Bubble Match.
Apa itu Bubble Match? Bubble Match merupakan aturan sangat repot yang dilakukan kepolisian Inggris untuk pertandingan tipe C, yakni pertandingan yang mempertemukan dua klub dengan rekam jejak permusuhan antar suporter.
Ya, otoritas Liga Inggris membagi pertandingan di sejumlah kategori. Dari kategori A, yang berarti aman, B hingga C yang dianggap berpotensi kerusuhan.
Nah seperti apa aturan itu diterapkan? Misalnya pertemuan Milwall vs West Ham. Dua klub ini memiliki rekam jejak permusuhan antar suporter sangat panjang dan termasuk pertandingan kategori C.
Jika Milwall yang jadi tuan rumah dan suporter West Ham ingin datang ke markas Milwall, mereka harus mengikuti saran kepolisian, dan harus mau diawasi. Salah satunya dengan menaiki bus seperti seorang tahanan.
Aturan ini membuat suporter lawan dilarang datang ke stadion dengan sendiri-sendiri tanpa pengawalan dari pihak kepolisian.
Para suporter ini harus berkumpul pada tempat yang sudah ditentukan, untuk nantinya menaiki bis yang sudah disiapkan.
Tentu saja tidak bisa langsung naik bus, para suporter ini akan diperiksa satu per satu oleh personel kepolisian sebelum naik bus. Di cek apakah mereka mabuk atau tidak.
Untuk tiket, para suporter lawan juga tidak diperbolehkan mendapatkan tiket secara langsung. Mereka akan diberikan kwitansi untuk nantinya ditukarkan di tempat yang telah ditentukan.
Hal ini dilakukan untuk pengecakan berlapis dari pihak kepolisian Inggris untuk memastikan mereka yang memegang tiket adalah suporter yang setuju untuk dikawal dan dijaga polisi.
Setelah pertandingan berakhir pun, para suporter lawan ini juga akan diantar pihak kepolisian ke tempat awal bertemu.
Apakah kemudian aturan ini berhasil menekan kekerasan antar suporter? Dari data Liga Inggris pada musim 2012-13, ada 39 juta orang yang datang ke stadion untuk menonton pertandingan dan hanya 2.456 yang ditangkap karena aksi kriminal, artinya kurang dari 0,01 persen suporter yang melanggar hukum.
Tentu saja cara ini sangat repot untuk dilalukan bagi sebagian negara gila sepak bola yang punya masalah gesekan antar suporter.
Di Indonesia sendiri, jelang big match liga 1 2022-23 antara Persib vs Persija pada Minggu 2 Oktober 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pihak kepolisian Polda Jabar ambil langkah penyaringan sangat ketat agar Jakmania tidak datang ke Stadion GBLA.
Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo penyaringan tersebut sebagai tindak lanjut dilarangnya suporter Persija hadir pada laga Persib vs Persija di GBLA.
"Misalnya mereka kan akan menggunakan verifikasi dengan KTP, pada saat membeli KTP Jakarta tidak akan bisa beli," kata Ibrahim.
"Sudah ada kesepakatan dengan panitianya, itu (pendukung Persija) tidak akan diperbolehkan untuk menonton di Stadion, otomatis nanti mereka tidak akan bisa membeli tiket, saat verifikasi," ucapnya.
