Menpora Minta Kongres PSSI Ditunda

Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang sedianya dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, pada 18 April mendatang ditunda. Penundaan tersebut diminta hingga SEA Games 2015 di Singapura selesai digelar.

"Kita dituntut publik untuk menaikkan prestasi. Makanya kami meminta semua induk olahraga termasuk PSSI menunda dulu pelaksanaan kongres ataupun munas," kata Menpora Imam Nahrawi di sela penandatanganan MoU dengan PPATK dan KIP di Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Menurut dia, salah satu tujuan meminta induk olahraga untuk menunda pelaksanaan kongres atau munas adalah agar semua konsentrasi dicurahkan pada SEA Games 2015. Apalagi waktu pelaksanaan pesta olah raga Asia Tenggara itu kurang dari tiga bulan lagi.

Ditanya apakah kebijakan yang dikeluarkan tidak mengganggu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing pengurus besar cabang olahraga, Imam Nahrawi mengaku tidak mempermasalahkan.

"Masak pemerintah tidak boleh melakukan intervensi. Biar semuanya konsentrasi di SEA Games. Biar gak ada ribut-ribut melulu," katanya dengan tegas.

Sebelumnya ada dua pengurus besar yang telah melakukan munas yaitu PB Taekwondo Indonesia (TI) dan PB Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI). Kedua PB ini dalam perjalanan terus mengalami konflik internal. Bahkan untuk ISSI, KONI Pusat sampai turun tangan.

Selain meminta PSSI menunda pelaksanaan KLB, Menpora Imam Nahrawi juga meminta induk organisasi sepak bola Indonesia untuk melaksanakan keputusan Komite Informasi Pusat (KIP) terbaik keterbukaan informasi publik.

"Setiap lembaga publik termasuk PSSI harus memberikan laporan keuangannya kepada masyarakat baik melalui media maupun website. Ini juga dilakukan oleh FIFA," kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Tidak hanya PSSI, orang nomor satu di Kemenpora itu meminta semua lembaga olahraga mulai KONI, KOI ataupun yang menerima bantuan dana dari pemerintah harus memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.

Demi menegakkan aturan, Kemenpora bahkan melakukan kerja sama secara resmi dengan KIP. Selain itu juga didukung kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (Antara)