Komisaris PT Persebaya Indonesia Saleh Ismail Mukadar menilai langkah Menteri Pemuda dan Olahraga dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sudah melakukan tugas dengan baik terhadap klub yang berlaga di QNB League, termasuk soal penyelesaian dualisme dan legalitas Persebaya dan Arema.

Saleh mengatakan, Menpora dan BOPI telah membantu FIFA, AFC serta PSSI untuk menyempurnakan kriteria klub profesional yang sesuai regulasi. Kriteria itu sendiri sebetulnya sudah sejak tujuh tahun lalu diberlakukan, namun tidak ada klub yang bisa memenuhinya.

"Menpora dan BOPI sudah melakukan kerja sesuai kewenangannya. Jadi ada hal apalagi yang salah dari kerja mereka?" ujar Saleh, Selasa (14/4/2015).

Sementara itu, terkait dengan keinginan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang akan berkirim surat ke Menpora Imam Nahrowi dan Presiden Joko Widodo, Saleh justru mempertanyakan sudut pandang Soekarwo.

Menurutnya, jika Soekarwo berkirim surat berdasarkan demo segelintir orang yang mengatasnamakan Bonek di Taman Bungkul pada Minggu (12/4/2015) lalu merupakan kesalahan besar.

" Jika Gubernur bicara demo dengan merujuk kepada aktivitas segelintir orang di Car Free Day minggu kemarin itu salah besar. Saat ini ratusan bahkan jutaan orang di Surabaya dan Indonesia berharap Persebaya yang sesungguhnya bisa hidup lagi," terangnya.

Terkait dengan dualisme Persebaya, Saleh tetap optimis akan selesai. Itupun dengan catatan, mereka yang bermasalah di PSSI tidak terpilih kembali dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar 18 April mendatang.

Seperti diketahui, dualisme Persebaya  terjadi sejak bergulirnya Indonesia Premier League (IPL) dan Indonesia Super League (ISL).

Persebaya 1927 yang lebih dulu ada dan bermarkas di Wisma Karanggayam ini, memilih bermain di IPL. Sedangkan, di ISL muncul Persebaya lainnya yang kala itu dimanajeri Wisnu Wardana.

Puncaknya, Persebaya 1927 dianggap tidak memiliki legalitas dan tidak bisa bermain di kasta tertinggi sepakbola nasional. PSSI lebih memilih Persebaya yang saat ini berlaga di QNB League. (Yovie Wicaksono)