Suara.com - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) isyaratkan tidak akan mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan turnamen Piala Kemerdekaan 2015 karena belum semua persyaratan dipenuhi oleh Tim Transisi sebagai penggagas kegiatan.
"BOPI sudah kirim surat ke Tim Transisi untuk melengkapi semua dokumen yang kurang, tapi belum dibalas. Kalau mereka gak bisa penuhi, ya kita gak akan terbitkan rekomendasi," kata Sekjen BOPI Heru Nugroho kepada Antara di Jakarta, Rabu (5/8/2015).
Menurut dia, Tim Transisi sebetulnya telah mengirimkan beberapa berkas untuk diverifikasi. Namun, ada berkas yang belum dilampirkan terutama terkait legalitas promotor atau pelaksana pertandingan (EO) Piala Kemerdekaan 2015.
"Ini menyangkut tanggung jawab. Jadi harus ada perjanjian yang jelas antara EO dengan Tim Transisi," katanya menambahkan.
Mantan staf khusus menpora era Roy Suryo itu menjelaskan pihaknya tidak akan gegabah dalam mengeluarkan rekomendasi. Hal ini dilakukan agar semuanya berjalan dengan profesional sehingga berlangsung dengan sukses.
BOPI sebelumnya memberikan batasan kepada Tim Transisi untuk melengkapi berkas persyaratan hingga dari ini. Namun, pihak BOPI mengaku belum mendapatkan tambahan berkas yang dibutuhan.
Kondisi ini jelas memicu sebuah kekhawatiran apakah Piala Kemerdekaan 2015 bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yaitu 15 Agustus. Pihak BOPI berharap Tim Transisi segera memenuhi semua berkas agar turnamen yang ditunggu-tunggu ini bisa digelar.
"Soal layak tidaknya (Piala Kemerdekaan), serahkan kepada publik untuk menilainya," kata Heru Nugroho menegaskan.
Piala Kemerdekaan 2015 diikuti 24 klub dari divisi utama yang terbagi atas empat grup. Sesuai dengan jadwal, kick off kejuaraan dengan hadiah utama Rp500 juta itu akan dilakukan 15 Agustus. Hanya saja hingga saat ini belum ditetapkan lokasi pembukaannya.
Ada beberapa opsi yang disiapkan untuk pembukaan Piala Kemerdekaan 2015 yaitu Stadion Manahan Solo, Stadion Sultan Agung Bantul Yogjakarta dan Stadion Teladan Medan. Sesuai dengan rencana, pembukaan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
TERPOPULER
