Suara.com - Pemerintah tidak akan ikut mendesak Ketua Umum PSSI Iwan bule atau Mochamad Iriawan mundur dari jabatannya menyusul tragedi Kanjuruhan.
Hal itu dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali.
Pemerintah diungkapkan menyadari ada desakan agar Ketua Umum beserta pengurus PSSI mundur. Desakan terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang.
Terkait desakan tersebut, Menpora tidak sependapat. Menurutnya, desakan mundur merupakan bentuk intervensi.
“Yang pasti pemerintah akan segera menindaklanjuti mana yang menjadi area pemerintah. Akan tetapi, kalau ada area yang pemerintah tidak bisa masuk, tentu itu tidak akan dimasuki pemerintah,” kata Menpora saat sidak Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dikutip dari BeritaJatim.
Sikap Menpora sebagai bentuk rasa hormat terhadap PSSI. Bahwa, pemerintah tidak dibenarkan melakukan intervensi.
Saat ini, Kemenpora RI akan fokus membenahi diri sesuai rekomendasi yang telah diserahkan kepada Presiden.
“Kalau yang di luar area pemerintah tentu kita harus hati-hati betul, jangan sampai salah kita menindaklanjuti kemudian berakibat ada federasi internasional menilai bahwa kita sudah campur tangan. Itu harus hati-hati betul karena kita pernah melakukan itu dan hasilnya adalah sanksi yang diberikan” ujar Menpora Amali.
Hal ini akan menjadi bahan diskusi dengan Presiden FIFA yang bakal datang ke acara G20 di Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2022.
“Ya disikapinya seperti apa urusan federasi. Nanti kan sebenarnya ini jadi bahan juga yang akan dibicarakan dengan Presiden FIFA sebagai pimpinan federasi internasional. Maka pemerintah tidak akan masuk ke yang bukan area pemerintah,” jelasnya.
Sebelumnya Tim Gabungan Indipenden Pencari Fakta soal tragedi Kanjuruhan yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo, menyebutkan rekomendasi pengurus ketua umum beserta pengurus PSSI untuk mundur.
TGIPF meminta PSSI mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban moral atas tragedi Kanjuruhan.
TERPOPULER
