Suara.com - Ada perbedaan mencolok antara surat FIFA coret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17. Di surat FIFA kepada Peru tertulis gamblang alasan dicoretnya Peru. Tidak dengan surat FIFA ke Indonesia.
Peru dicoret karena ketidakmampuan memenuhi komitmen membangun infrastruktur untuk menyelenggarakan turnamen FIFA .
Sementara FIFA coret Indonesia karena "karena keadaan-keadaan yang saat ini terjadi". Diduga karena isu penolakan Timnas Israel.
Selain itu, FIFA mencantumkan kemungkinan menjatuhkan sanksi untuk Indonesia.
Kata seperti ini tak ada dalam keputusan FIFA saat mencabut Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 yang baru akan digelar 10 November mendatang.
Dalam kata lain, kesalahan Peru lebih ringan ketimbang Indonesia, hanya ketidaksanggupan menyiapkan fasilitas, padahal turnamen itu baru akan digelar sepuluh bulan ke depan.
Sebaliknya, sembari mencantumkan kalimat "karena keadaan yang saat ini terjadi", FIFA mencantumkan "kemungkinan sanksi" kepada Indonesia. Artinya, pelanggaran komitmen oleh Indonesia mungkin dianggap FIFA lebih berat ketimbang yang dilakukan Peru.
"Curent" atau "saat ini" tentunya bukan peristiwa bulan lalu atau bulan sebelum FIFA mencabut Indonesia dari status tuan rumah Piala Dunia U20, dan apalagi bukan tahun lalu ketika sepak bola Indonesia diguncang Tragedi Kanjuruhan.
Beberapa hari sebelum FIFA membuat keputusan terhadap Indonesia memang terjadi gelombang protes yang menolak timnas Israel mengikuti turnamen Piala Dunia U20 2023 di Indonesia yang berpuncak pada penolakan yang sama yang dilakukan gubernur Bali dan Jawa Tengah yang keduanya menjadi tempat penyelenggaraan turnamen tersebut.
Sejumlah kalangan menganggap langkah itu sebagai bentuk lain dari intervensi pemerintah, kendati yang melakukan adalah pemerintah daerah.
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir sendiri menyinggung intervensi pemerintah sebagai alasan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.
Erick dan para petinggi PSSI, juga komunitas sepak bola nasional, khawatir sanksi FIFA kepada Indonesia akan keras, apalagi sudah ada preseden pada 2015 ketika Indonesia dijatuhi sanksi keras berupa larangan mengikuti turnamen-turnamen internasional yang juga karena intervensi pemerintah.
Menurut Erick, jika sanksi seperti itu yang dijatuhkan FIFA, bukan saja sepak bola nasional yang dirugikan, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam industri sepak bola Indonesia.
Erick dan PSSI tahu pasti FIFA dan aturan-aturannya sehingga tak gampang menganggap FIFA bersikap tidak adil. Sebaliknya, sejumlah kalangan menganggap FIFA berlaku tidak adil terhadap Indonesia.
Mereka bahkan menuding FIFA berstandar ganda, seraya menunjuk sikap FIFA terhadap Rusia setelah negara ini menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. (Antara)
TERPOPULER
