PT LIB Ikut Bingung Yuran Fernandes Dihukum Satu Tahun oleh Komdis PSSI

Suara.com - Keputusan Komite Disiplin (Komdis) menjatuhi sanksi untuk pemain asing PSM Makassar, Yuran Fernandes larangan bermain selama satu tahun membuat bingung pecinta sepak bola termasuk bos PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus.

Sekadar mengingat, Komdis PSSI menjatuhi sanksi untuk Yuran Fernandes akibat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di sosial media miliknya.

Selain itu, Yuran juga disebut memukul layar monitor VAR saat laga PSM Makassar vs PSS Sleman beberapa waktu lalu.

Banyak yang bertanya-tanya kenapa Yuran bisa dihukum seberat itu, padahal banyak kasus serupa sanksi tak begitu parah.

Akibatnya, banyak yang pasang badan untuk Yuran seperti Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) dan FIFPro yang selama ini menaungi para pemain sepak bola profesional di dunia.

Ferry Paulus mengatakan kasus Yuran ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi di Indonesia.

Beberapa pihak seperti pelatih, pemilik klub, bahkan penasihat tim pernah melontarkan kritik yang sangat pedas, tapi tak dihukum seberat Yuran.

Ferry Paulus bingung kenapa Yuran Fernandes dihukum sangat berat oleh Komdis PSSI.

Akan tetapi, ia tak bisa berbuat banyak karena Komdis PSSI adalah badan independen di luar PT LIB.

"Kalau dari sisi LIB, kasus seperti Yuran ini juga terjadi di kasus sebelumnya seperti Bojan Hodak atau Paul Munster."

"Termasuk juga isu-isu tentang komunikasi jelek oleh pemilik klub, kami sampaikan semua itu ke Komdis PSSI," ujar Ferry Paulus kepada awak media di Jakarta.

"Karena komdis ini badan independen, yang saya tahu hasilnya bahwa pelatih itu diberi peringatan keras. Tapi Yuran ini saya juga tidak tahu deskripsinya apa soal 12 bulan itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Ferry Paulus mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa masuk ke dalam ranah Komdis PSSI.

Jika keberatan dengan hasil tersebut, Yuran Fernandes atau PSM Makassar bisa mengajukan banding.

"Dari sisi Liga, kami tidak punya wewenang apa-apa untuk berkomentar karena ini ranah dari komdis, yang pasti semua pelanggaran yang ditabulasi dikirim ke Komdis PSSI," jelasnya.

"Kemudian komplain dari FIFpro, kami tidak bisa komentar tentang itu, buat kami kalau ranahnya di kami misalnya seperti tunggakan gaji akan kami respon."

"Karena ini dari Komdis PSSI, tidak bisa komdis kami ajak dialog soal ini, dapurnya berbeda," tandas mantan bos Persija Jakarta itu.

Dukungan APPI

APPI menilai hukuman untuk Yuran Ferdnandes dianggap tidak adil. Mengacu pada UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sanksi dari Komdis dianggap APPI berbahaya karena mengancam kebebasan orang buat menyampaikan pendapat dan kritikan.

“Tentu sebagai sesama pesepakbola, kami ikut berkeberatan atas putusan Komdis PSSI tersebut karena putusan tersebut dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berpendapat para pemain," ujar Wakil Presiden APPI, Achmad Jufriyanto dalam keterangannya.

Oleh sebab itu, APPI akan memberikan dukungan untuk Yuran Fernandes sebagai upaya benahi sepak bola Indonesia.

“Kami akan memberikan support dan dukungan penuh kepada Yuran Fernandes," jelas lelaki yang akrab disapa Jupe ini.

"Apa yang ia unggah di Instagramnya, merupakan ungkapan kekecewaan pribadinya, yang justru seharusnya dapat juga dijadikan bahan refleksi bagi banyak pihak di sepakbola Indonesia," jelasnya.

Sementara itu Presiden APPI, Andritany Ardhiyasa, mengatakan bahwa APPI juga sudah berkonsultasi dengan Federasi Internasional Asosiasi Pesepakbola Profesional (FIFPRO) dan FIFPRO Divisi Asia/Oceania terkait kasus Yuran.

Nantinya, FIFPro akan menindaklanjuti kasus Komdis PSSI dan Yuran Fernandes ini langsung ke FIFA.

"Selain itu, APPI juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan FIFPRO dan FIFPRO Divisi Asia/Oceania untuk dapat segera melaporkan hal ini kepada FIFA guna mencari dan memperjuangkan jalan keluar yang adil bagi Yuran Fernandes," ujar Andritany Ardhiyasa yang juga kiper Persija Jakarta itu.