REGIONAL:
Suara.com - Ketegangan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas, kali ini bukan dari lapangan, melainkan dari balik mikrofon dan layar media.
Menurut laporan media Vietnam, 24h.com.vn, sejumlah media dan tokoh sepak bola Indonesia dituding melancarkan kritik keras terhadap sepak bola Malaysia.
Kritik tersebut seputar proses naturalisasi pemain dan kabar palsu soal rencana relokasi kantor perwakilan FIFA dari Kuala Lumpur ke Jakarta.
Isu ini memicu reaksi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) AFC, Windsor John, yang berasal dari Malaysia.
Dalam pernyataan resminya, ia membantah keras semua tuduhan yang beredar dan menegaskan bahwa tidak ada penyelidikan atau indikasi pelanggaran dari FIFA maupun AFC terkait proses naturalisasi pemain keturunan Amerika Selatan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).
Media Malaysia sebelumnya mengklaim dugaan kecurangan pemain naturalisasi berawal dari argumen pengamat sepak bola, coach Justin.
Di podcast Bukan Bincang Sepak Bola Biasa, coach Justin menyebut bahwa Malaysia telah melakukan proses naturalisasi secara ilegal terhadap sejumlah pemain Amerika Selatan dan memprediksi bahwa FIFA akan menjatuhkan sanksi berat.
Namun tudingan tersebut langsung dimentahkan oleh pihak AFC dan FIFA.
“Proses naturalisasi dilakukan dengan panduan langsung dari FIFA, karena para pemain tersebut memiliki kakek atau nenek yang merupakan warga keturunan Malaysia,” jelas Windsor John.
Tak hanya soal dugaan kecurangan pemain naturalisasi, Windsor John juga angkat bicara soal FIFA akan memindahkan kantor perwakilan regionalnya dari Kuala Lumpur ke Jakarta.
“Tidak ada dasar atau pembicaraan terkait pemindahan kantor FIFA ke Jakarta. Kantor perwakilan FIFA di Kuala Lumpur dipilih berdasarkan pertimbangan ilmiah dan geografis—ini lokasi strategis untuk menjangkau negara-negara Asia dan Oseania,” tegasnya.
Windsor menambahkan, sebagai Sekjen AFC, ia adalah pihak pertama yang seharusnya mendapat pemberitahuan resmi dari FIFA terkait isu sebesar itu.
“Saya tidak menerima informasi apa pun, baik soal sanksi naturalisasi ilegal maupun pemindahan kantor,” tambahnya.
TERPOPULER