REGIONAL:
AFC memperingatkan pemerintah Malaysia agar tidak mencampuri urusan FAM karena berisiko terkena sanksi FIFA.
Pemerintah tidak berwenang meminta pengurus FAM mundur karena semua ditentukan lewat kongres.
Kasus Brunei jadi contoh bahwa intervensi bisa berujung komite normalisasi dari FIFA–AFC.
Suara.com - Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, mengingatkan bahwa pemerintah Malaysia tidak boleh ikut campur dalam urusan internal Football Association of Malaysia (FAM).
Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang dianggap sebagai intervensi bisa membuat Malaysia terkena sanksi dari FIFA.
Isu ini kembali mencuat setelah FAM terjerat skandal pemalsuan dokumen tujuh pemain heritage yang memicu denda besar dari FIFA dan pengawasan ketat terhadap administrasi federasi.
Windsor juga sejalan dengan pandangan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj, yang menilai Kementerian Belia dan Sukan (KBS) harus berhati-hati agar tidak melewati batas yang dapat ditafsirkan sebagai intervensi politik.
Pemerintah Tidak Bisa Memaksa Pengurus FAM Mundur
Windsor menegaskan bahwa meskipun FAM sedang menghadapi krisis, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk meminta pejabat FAM mengundurkan diri.
“Meskipun FAM sedang dalam krisis, kementerian atau menterinya tidak bisa menginstruksikan pejabat FAM untuk mengundurkan diri. Mereka tidak bisa, karena mereka dipilih oleh anggota afiliasi,” katanya, dilansir dari New Straits Times.
Ia menambahkan bahwa struktur organisasi FAM ditentukan melalui kongres dan bukan oleh pemerintah. Karena itu, segala bentuk tekanan atau instruksi dari pihak luar dapat dianggap melanggar aturan FIFA terkait independensi federasi sepak bola.
Pemerintah Harus Mendukung, Bukan Mengatur
Windsor menegaskan bahwa peran pemerintah hanyalah sebagai pendukung perkembangan sepak bola nasional, bukan mengelola atau mengarahkan administrasi internal FAM.
“Saat membuat pernyataan, Anda harus berhati-hati agar tidak melanggar independensi FAM,” ujarnya, mengingatkan bahwa bahkan pernyataan publik pun dapat dianggap sebagai bentuk intervensi jika salah ditafsirkan.
Ia kembali menegaskan posisi FIFA bahwa:
“Mereka tidak bisa campur tangan, tidak bisa memberi instruksi, tidak bisa memengaruhi.”
Kasus Brunei Jadi Peringatan Serius
Ketika ditanya mengenai contoh terbaru mengenai intervensi pemerintah yang berujung sanksi, Windsor menyebut kasus dari negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
“Baru-baru ini, itu terjadi di Brunei. Ada intervensi pihak ketiga dalam proses pemilihan... FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa campur tangan pihak lain dalam pemilihan kepengurusan dianggap merusak tata kelola sepak bola nasional, sehingga FIFA dan AFC harus turun tangan untuk menstabilkan struktur administrasi.
Windsor menegaskan bahwa kasus Brunei harus menjadi peringatan keras bagi Malaysia bahwa tindakan di luar aturan bisa berdampak pada seluruh ekosistem sepak bola, mulai dari liga lokal, pemain, hingga peluang tampil di turnamen internasional.
TERPOPULER
