Pengamat Politik Prediksi Jokowi Akan Manfaatkan Kasus Plate untuk 'Sapu Bersih' Nasdem dari Kabinet

SuaraCianjur.id - Pengamat komunikasi politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan pencopotan Johnny G. Plate dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berpeluang menyapu bersih menteri yang berasal dari Nasdem.

Selain Plate, ada dua kader Partai Nasdem yang diberikan kursi di kabinet kerja Jokowi. 

Kedua kader tersebut adalah Syahrul Yasin Limpo yang menjabat Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Itu sangat mungkin ya (menyapu bersih menteri dari Nasdem)," kata Dedi dinukil dari Suara.com, Jumat (17/2/2023).

Hubungan Renggang Jokowi-Paloh

Kemungkinan "pembersihan" kader Nasdem dari lingkaran kabinet kerja semakin nyata, mengingat adanya dugaan hubungan politik antara Jokowi dan ketum Nasdem Surya Paloh yang semakin renggang. 

Hal itu diduga karena Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya.

Dedi mengklaim, Jokowi sangat mudah untuk mendepak Yasin Limpo dan Siti Nurbaya, Menurutnya karena keduanya tidak memiliki kontribusi yang besar untuk pemerintah.

"(Yasin Limpo) Kementerian Pertanian itu justru terlebih dahulu diwacanakan diganti, karena faktor kinerjanya yang tidak produktif," kata Dedi. 

"Kita lihat saja bagaimana mungkin food estate dipimpin oleh Menteri Pertahanan, meskipun dalihnya termasuk ke bagian dari pertahanan pangan," imbuhnya.

Dinilai Tidak Memiliki Prestasi

Dedi menambahkan, carut marutnya sektor pangan dan polemik data yang tidak sinkron antara Bulog dan Kementerian menunjukkan inkompetensi Limpo sebagai Menteri Pertanian.

"Karena tidak ada prestasi di sana. Belum lagi carut marutnya ekspor impor terkait dengan kesedian pangan yang mengalami polemik antara data di Bulog dengan data yang ada di kementerian. Ini juga menunjukkan mereka juga tidak kompeten," imbuhnya.

Sementara untuk Menteri LHK Siti Nurbaya, menurut Dedi juga tidak begitu memiliki kinerja yang signifikan bagi pemerintahan, khususnya masyarakat umum. 

Dedi menyebut dari survei Political Opinion (IPO), Siti Nurbaya menempati popularitas yang paling rendah dari menteri lainnya. 

Hal itu, karena kinerja yang hanya bisa dinilai dan dikritisi para aktivis lingkungan.

"Jadi agak sulit-lah menilai kementerian (LHK) ini. Ada dan tiadanya tidak berdampak terlalu baik kepada tata kelola pemerintahan," tanggap dedi.