REGIONAL:
SuaraCianjur.id – Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI sudah selesai diselenggarakan. Hasil dari KLB ini memutuskan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, dan Zainuddin Amali serta Ratu Tisha sebagai wakil ketua umum PSSI. KLB ini diselenggarakan di Hotel Shangril-La, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023).
Dalam prosesnya, KLB ini diwarnai beberapa kejadian menarik, khususnya saat pemilihan wakil ketua umum. Saat hasil pemilihan pertama, Zainuddin Amali dan Yunus Nusi berhasil meraih suara terbanyak mengalahkan calon lainnya. Namun beberapa saat kemudia, terjadi proses karena ada beberapa suara dari calon lainnya tidak masuk dalam hitungan.
Akhirnya, pemilihan dilakukan ulang. Hasilnya sangat mengejutkan, Ratu Tisha meraih suara terbanyak, disusul oleh Yunus Nusi. Sementara Menpora Zainuddin Amali meraih suara terbanyak ketiga sehigga tidak dapat menjabat sebagai wakil ketua umum.
Tak berhenti sampai disitu, drama terjadi setelah dilakukan pemilihan ulang. Yunus Nusi secara mengejutkan mengundurkan diri, sehingga jabatan wakil ketua umum otomatis diisi oleh Zainuddin Amali, mendampingi Ratu Tisha.
Drama KLB ini tentunya menarik perhatian berbagai pihak, salah satunya adalah peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho. Menurutnya, adalah hal yang wajar ketika KLB selalu diwarnai unsur politis.
“ Lagi-lagi menegaskan bahwa KLB itu selalu diwarnai aroma-aroma tak sedap, soal politik uang, kemudia tadi sudah jelas ketika ada proses yang menurut kita unfair, tidak sesuai skenario, kemudian dipersoalkan, akhirnya muncul nama baru Ratu Tisha,” kata Emerson dalam acara podcast diakun youtube R66.
Emerson juga menambahkan bahwa pemilihan ulang yang terjadi beserta hasilnya, dapat dilihat bahwa terjadi politisasi dalam tubuh PSSI.
“ini menjukkan bahwa terjadi politisasi disitu, diluar itu harus dilihat solat isu fakta integritas yang tidak berjalan di proses pemilihah ini, baik sebelum atau sesudah,” lanjut Emerson.
Emerson menduga bahwa publik khawatir adanya jual beli suara secara terselubung. Dirinya juga menyoroti Komite Pemilihan (KP) tidak ada semangat membangun pemilihan yang berintegritas. (*)
TERPOPULER
