Indonesia Dapat Kartu Kuning dari FIFA, Pengamat Sepakbola Ini Bilang Jangan Ada lagi PDIP Kedepannya

SUARA CIANJUR- FIFA memberikan sanksi relatih kepada dunia sepakbola Indonesia dalam hal ini melalui PSSI.

Namun terkait dengan sanksi yang diberikan FIFA, menurut pengamat sepakbol Indonesia sekalugus koordinator Save Our Soccer (SOS) bernama Akmal Marhali, untuk tidak merasa jemwan terhadap sanksi tersebut.

PSSI diberikan sanksi administrasi oleh FIFA, yakni pembekuan dana FIFA Forward, buntut dari pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

Akmal mengatakan sepakbola Indonesia masih beruntung soal FIFA yang hanya memberikan kartu kuning, bukan kartu merah.

"Beruntung kita hanya dapat kartu kuning bukan kartu merah. Tapi seluruh elemen sepakbola Indonesia, harus lebih mawas diri ke depannya," begitu kata Akmal dikutip dalam video yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya, Sabtu (8/4/2023).

Akmal berpendapat, jika pemberian sanksi tersebut maka federasi sepakbola tertinggi di dunia itu, sudah menjaga kedaultan terhadap para anggotanya.

Sehingga menurutnya, Indonesia harus bisa lebih rendah hati dan mengakui soal kesalahan yang telah diperbuat.

Akmal mengingatkan jangan sampai Indonesia melakukan kembali kesalahan yang sama, hingga nasib soal tuan rumah Piala Dunia kemarin dicabut. Karena kata dia, Kendari mendapatkan hukuman ringan dari FIFA, namun perlu diingat kalau Indonesia berada dalam posisi yang salah.

Akmal melanjutkan terkait dengan hal yang krusial yang dilakukan pasaca pemberina sanksi ini, memperjelas legal standing yang berkaitan dengan sepakbola Indonesia. Termasuk dalam bidang cabang olahraga lainnya.

Ada baiknya kalau PSSI bisa duduk bareng dengan organisasi olahraga lainnya, untuk membahas permasalahan lainnya, dengan pihak pemerintah.

"PSSI harus duduk satu meja dengan organisasi olahraga lainnya untuk membahas hal ini, bareng pemerintah. Kita mau di posisi apa? Bersaing secara regional atau puas dengan kondisi saat ini," ungkapnya.

Contohnya berkaitan dengan posisi politik Indonesia, yang ahrus lebih jelas saat menggelar event dengan skala yang besar atau internasional.

Akmal juga menyarankan dengan judicial review, atas konstitusi bangsa supaya tidak diterjemahlan secara tekstual melainkan harus kontekstual.

"Jangan lagi kejadian seperti Piala Dunia U-20 terulang. Kasihan PSSI sudah capek-capek bidding dan akhirnya berhasil, namun akhirnya gagal jadi tuan rumah karena penolakan berbagai elemen terhadap (timnas U20) Israel," begitu kata dia.

Akmal juga berharap, dengan kejadian yang sudah terjadi pada saat ini, tidak ada lagi di kemudian hari. Indonesia dinilai harus seirus dan benar-benar, ketika menggelar event internasional.

 Pemerintah juga harus bisa memberikan antisipasi dengan segala kemungkina yang akan terjadi.

"Jangan main-main lagi ke depan. Pemerintah harus bisa meredam gejolak,” terangnya.

Pemerintah juga harus bisa memisahkan antara olahraga khususnya sepkabola dengan ranah politik.

“Memisahkan politik dan sepak bola. Jangan sampai lagi ada PDIP (Piala Dunia Isinya Politik) di sepak bola Indonesia. FIFA tabu dengan intervensi politik praktis dalam sepakbola," begitu kata dia.

Seperti yang diketahui, kalau Indonesia sudah dibatalkan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Rencananya Indonesia akan mengeglar pesta sepakbola dua tahunan ini pda bulan Mei mendatang. Namun dengan situasi yang terjadi saat ini, membuat mereka secara tegas membatalkan semuanya. (*)