REGIONAL:
- BGN mencopot 137 Kepala Dapur SPPG di berbagai daerah untuk menegakkan disiplin program.
- Peneliti TII Agus Suwarno menyatakan pergantian tersebut belum menyelesaikan akar masalah tata kelola yang sistemik.
- Pemerintah disarankan mengevaluasi total atau menyalurkan bantuan tunai langsung kepada siswa sebesar Rp15.000 per hari.
Suara.com - Pencopotan 137 Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum menyentuh akar persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, menyebut masalah utama justru berada pada tata kelola program yang dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Menurut Agus, pergantian kepala dapur hanya menyasar pelaksana di lapangan, sementara persoalan yang lebih mendasar belum dibenahi.
"MBG sangat problematik, mulai dari aspek perencanaan, penyelenggaraan, hingga evaluasi," kata Agus kepada Suara.com, Selasa (4/8/2026).
Ia menilai berbagai persoalan yang terus bermunculan dalam pelaksanaan MBG menunjukkan adanya masalah yang bersifat sistemik, bukan sekadar kesalahan individu.
Karena itu, Agus berpandangan pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh, bahkan menghentikan program tersebut jika tata kelolanya tidak segera diperbaiki.
Menurutnya, anggaran MBG akan lebih efektif disalurkan langsung kepada siswa penerima manfaat melalui bantuan tunai sebesar Rp15.000 per hari.
"Lebih efektif dan rentenya mengecil," tegas Agus.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengumumkan pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG di berbagai daerah sebagai bagian dari penegakan disiplin dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurut Sudaryono, pencopotan tersebut merupakan bentuk penerapan kebijakan zero tolerance terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di dapur MBG, sekaligus langkah pendisiplinan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER