SUARA CIANJUR – Baru-baru ini dunia politik dan hukum kembali memanas. Hal ini terjadi setelah pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana berikan bocoran terkait dengan putusan MK tentang sistem Pemilu legislatif.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” tulis Denny Indrayana dalam laman resmi twitternya, dilihat Senin (29/5/2023).
Ini artinya, MK kemungkinan akan putuskan penggunaan sistem Pemilu tertutup dalam pemilihan legislatif 2024 nanti.
Menanggapi hal ini, mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berikan tiga pendangan.
“Pertanyaan pertama kpd MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik,” tulis SBY dalam laman resmi twitternya, dilihat Senin (29/5/2023).
Kemudian tanggapan keduanya, SBY mempertanyakan apakah sistem Pemilu terbuka itu melanggar konstitusi.
“Pertanyaan kedua kpd MK, benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dgn konstitusi? Sesuai konstitusi, domain & wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dgn konstitusi, & bukan menetapkan UU mana yg paling tepat. Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka?,” lanjut SBY.
Selanjutnya, SBY menilai bahwa rakyat akan sangat sulit menerima ketika sistem Pemilu tertutup ini dijalankan.
“Mayoritas rakyat akan sulit menerimanya. Ingat, semua lembaga negara tmsk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat,” sambung SBY. (*)
Baca Juga: Dampingi UMKM, GMC Jatim Gelar Penyuluhan Sertifikasi Halal di Mojokerto
