Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merespons potensi partai besutannya itu diambil alih lewat upaya peninjauan kembali atau PK oleh kubu Moeldoko.
Tanggapan ini disampaikan SBY menyusul pernyataan Denny Indrayana menyoal upaya PK yang tengah diajukan Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden ke-6 RI ini tertarik untuk angkat bicara soal pengungkapan informasi oleh Denny Indrayana perihal Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup.
Hal lain yang membuat SBY tertarik ialah perihal pernyataan Denny menyoal PK Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) yang digambarkan bahwa Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko.
Berkaitan dengan PK Moeldoko di MA, SBY mengaku tadi malam dirinya menerima telepon dari mantan menteri yang menyampaikan pesan politisi senior (bukan dari Partai Demokrat) berkaitan dengan PK Moeldoko.
"Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih," kata SBY dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/5/2023).
Menurut SBY, berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan.
"Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk," katanya.
SBY berujar, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, ia berharap pemegang kekuasaan (politik dan hukum) tetap amanah, tegakkan kebenaran dan keadilan.
"Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba-yang kuat menang, yang lemah selalu kalah," ujarnya.
Ia berpesan kepada kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt.
"Ikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional," kata SBY.
Menyoal Sistem Pemilu
Sementara itu berkaitan sistem Pemilu, SBY mengatakan, jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana reliable bahwa MK akan menetapkan sistem proporsional tertutup dan bukan sistem priporsional terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia.
Ada tiga hal yang disampaikan SBY berkaitan dengan sistem pemilu yqng hendak diputuskan MK. Ketua MajelisnTingti Partai Demokrat ini berpandangan apa yang ia sampaikan juga merupakan pertanyaan mayoritas rakyat Indonesia dan mayoritas partai-partai politik. Tidak terkecuali para pemerhati Pemilu dan demokrasi.
