Puan Maharani Beri Tanggapan Terkait Kasus Dewan Kolonel

Deli.suara.com – Puan Maharani beri tanggapan terkait masalah Dewan Kolonel yang belum lama ini muncul. Kelompok bernama Dewan Kolonel yang mendukung Puan Maharani sebagai capres di 2024 nanti muncul di internet PDI Perjuangan sebulan yang lalu.

Kemunculan kelompok ini jelas memicu kemarahan sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ide Dewan Kolonel pertama kali digagas oleh anggota Fraksi PDIP, Johan Budi. Gagasan ini disampaikan Johan pada Trimedya Panjaitan, Junimart Girsang, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno setelah rapat Fraksi PDIP di DPR pada bulan September 2022.

Setelah gagasan itu disampaikan, terhimpunlah anggota yang bertugas meningkatkan citra Puan ke daerah pemilihan masing-masing. Namun, belum sempat beraksi, kelompok Dewan Kolonel ini diberhentikan, dan DPP PDIP menegur Dewan Kolonel karena urusan pencapresan merupakan hak Ketua Umum PDIP Soekarnoputri.

“Tindakan Dewan Kolonel ini di luar AD/ART partai. Ini kan ada aksi reaksi. Kalau tidak ada muncul Dewan Kolonel, Dewan Kopral ini tidak mungkin muncul. Makanya, kami tidak ada proses klarifikasi. Begitu muncul di meja, kami langsung keluarkan pernyataan, teguran keras dan terakhir,” jelas legislator di Komisi II DPR RI.

Karena kejadian ini, para anggota Dewan Kolonel pun diberi sanksi, dan menurut Komarudin Watubun selaku Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, sanksi kelompok anggota DPR ini akan dijatuhkan pada akhir September 2022.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani juga ikut beri komentar terkait permasalahan ini. Menurut Puan, persoalan Dewan Kolonel hanyalah bentuk dinamika yang melanda internal partai. Ia juga menegaskan, urusan ini sudah selesai dan PDIP saat ini tetap solid seperti biasa.

“Sudah selesai, PDIP solid. Gak ada apa-apa, itu hanya dinamika di dalam internal partai. Intinya, kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan Ketua Umum tentang kesamaan paham,” tutur Puan pada Selasa (1/11/2022).

Puan Maharani mengatakan, semua orang boleh mendukung kader internal yang dianggap mumpuni, namun semuanya kembali pada keputusan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri selaku keputusan akhir.

Puan juga turut mengucapkan terima kasih pada Dewan Kolonel atas dukungan yang mereka berikan. Sebagai anggota DPR Fraksi PDIP, salah satu tugasnya memang mensosialisasikan program yang ada di daerah masing-masing.

“Jadi, apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan Ketua Umum,” tegas Puan.

Tidak semua anggota Dewan Kolonel diberi sanksi. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang akan diberi sanksi disiplin hanyalah orang yang menyampaikan pernyataan ke media. 

Menurut Komarudin Watubun, tindakan yang dilakukan Dewan Kolonel ini termasuk pelanggaran berat karena membuat organisasi di luar AD/ART partai. Sampai saat ini PDIP juga belum memutuskan siapa calon yang akan diusungkan pada Pilpres 2024 mendatang.