Dedi Kurnia Syah, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memilih menteri-menterinya dengan tidak mendahulukan kompetensi pekerjaan.
Dedi menyebut bahwa Jokowi mempertimbangkan aspek balas budi atas jasa membantu memenangkannya di Pilpres 2019 lalu.
Hal tersebut disampaikan Dedi menanggapi Projo Budi Arie yang dilantik sebagai Menkominfo yang baru menggantikan politisi Nasdem Johnny G Plate yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS BAKTI.
"Jokowi sejauh ini memang tidak mendahulukan kompetensi, prioritas penunjukan karena faktor ikut kerja keras memenangkan dalam kontestasi Pilpres 2019," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (19/7/2023) dikutip dari Suara.com.
Selain Budi Arie Setiadi yang baru dipilih Jokowi, Dedi menyebut nama-nama menteri lain di kabinet pemerintahan yang juga dipilih presiden karena faktor kepentingan politik bukan kompetensi.
Nama-nama menteri tersebut adalah Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Tito Karnavian.
"Tetapi jika mereka tidak miliki kepentingan politik, maka tidak juga dipilih," tuturnya.
Begitu juga, kata Dedi, dengan penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru. Menurutnya, Budi Arie seharusnya menjadi figur yang dihindari sebagai Menkominfo.
"Pun soal penunjukan Budi Arie yang juga relawan Jokowi, ini jelas soal kontribusi, terlebih sebagai bendahara tentu posisi penting dalam kerelawanan," tuturnya.
"Jika merujuk kapasitas, justru Budi Arie mestinya tokoh paling dihindari untuk duduk di Menkominfo, terlebih dalam nuansa pengusulan kasus BTS, Budi Arie bukan tokoh asing dalam usaha senada," sambungnya.
Tak hanya itu, Dedi juga menilai semua figur yang ditunjuk masuk dalam kabinet bersamaan dengan Budi Arie sangat kental sekali dengan nuansa politisnya.
"Kental nuansa konsolidasi politik dibanding pembangunan, terasa benar pemerintahan hari ini ditujukan untuk kekuasaan pada kelompok tertentu," pungkasnya.
TERPOPULER
