Suara Denpasar - Aktivitas lingkungan hidup menilai bahwa bencana yang terjadi kali ini adalah bencana lingkungan yang disebabkan pada kebijakan pemerintah pada keselamatan lingkungan.
Untuk itu sejumlah aktivitas mendesak pemerintah untuk menghentikan mega proyek tol dan Pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove.
Desakan dan peringatan ini dilakukan menyusul banjir bandang dan longsor yang terjadi di Bali yang membuat enam nyawa melayang.
"Bencana yang terjadi merupakan bencana lingkungan. Artinya bencana yang menelan korban jiwa ini disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada keselamatan lingkungan," kata Kordinator Divisi Advokasi Komite Kerja Advokasi Lingkungan (Kekal) - Bali Made Juli Untung Pratama dalam keterangannya di Kubu Kopi, Renon, Denpasar, Jumat (21/10/2022).
"Bencana terjadi karena tidak adanya kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan mitigasi bencana," imbuhnya.
Beberapa proyek yang dinilai akan memberi dampak pada lingkungan adalah pembangunan pusat Kebudayaan Bali di Kawasan Rawan Bencana.
Kemudian proyek tol Gilimanuk-Mengwi dengan memerabas lahan 480,58 hektar sawah.
Proyek tol ini juga menggunakan lahan hutan lindung Bali Barat seluas 75,14 Hektar dan 98 titik subak.
"Seharusnya Pemprov Bali mengusahakan kebijakan untuk memenuhi ketentuan minimal 30 persen kawasan hutan terpenuhi," ungkapnya.
Baca Juga: Pulau Dewata Dilanda Bencana Alam, WALHI Bali Ungkap Penyebab Utamanya
Begitu juga dengan Terminal LNG di kawasan mangrove, Denpasar.
Selain merusak mangrove, rencana pembangunan terminal ini akan mengeruk alur laut seluas 84,3 hektar, sehingga menimbulkan kerusakan terumbu karang seluas 5,2 hektar.
"Longsor dan banjir bandang merupakan wajah depan dari kebijakan struktural yang kerusakan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali," sambung Finace Campaigner 350 Indonesia Suryadi Darmoko.
Dia menilai bencana kali ini adalah pencampuran dampak alih fungsi lahan dan cuaca ekstrem. ***
