- Prabowo siap keluar dari BoP jika tidak mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
- Pengamat menilai keanggotaan Indonesia di BoP mencerminkan disorientasi politik luar negeri.
- Pemerintah didorong meninjau ulang keanggotaan demi menjaga kedaulatan dan konstitusi negara.
Suara.com - Keanggotaan Indonesia dalam aliansi Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terus menuai sorotan tajam. Menanggapi polemik tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, tokoh agama, serta ulama di Istana Negara.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan kesiapannya untuk memutuskan Indonesia keluar dari BoP apabila aliansi tersebut terbukti tidak sejalan dengan misi diplomasi Indonesia, yakni mewujudkan perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina.
Pengamat menilai situasi ini merupakan titik balik krusial bagi Indonesia untuk membuktikan kedaulatan diplomatiknya. Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ade Marup Wirasenjaya, menyatakan bahwa momen ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menunjukkan martabat bangsa tanpa rasa takut.
"Jika selama ini Prabowo menggembar-gemborkan Indonesia power, inilah saatnya menunjukkan bahwa kita tidak takut pada gertakan Donald Trump. Ini adalah soal argumen kedaulatan," ujar Ade saat dihubungi, Rabu (4/2/2026).
Ade menekankan bahwa kekhawatiran akan ancaman ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk mundur. Menurutnya, langkah pemerintah bergabung dengan BoP sejak awal terkesan terburu-buru dan mencerminkan adanya disorientasi politik luar negeri. Keinginan untuk tampil di panggung besar dunia dinilai memicu langkah yang kurang diperhitungkan secara matang.
"Bagi saya, ini terlalu obsesif. Tampaknya Prabowo sedang mencari panggung global yang disediakan Donald Trump, namun sayangnya langkah ini justru menjadi sedikit blunder," ucapnya.
Lebih lanjut, proposal damai yang ditawarkan Trump dinilai mengandung banyak "jebakan" yang berpotensi merugikan kepentingan nasional dan amanat konstitusi. Selain masalah substansi perjanjian yang dikhawatirkan memperlemah advokasi kemerdekaan Palestina, isu iuran keanggotaan yang menggunakan dana APBN juga turut menjadi sorotan.
Ade mengingatkan pemerintah agar lebih jeli membedah detail proposal tersebut.
"Skema perdamaian Donald Trump untuk Palestina lebih banyak jebakannya daripada peluang bagi Indonesia untuk memperjelas posisinya terhadap Palestina," tuturnya.
Baca Juga: Hashim: Prabowo Tak Omon-omon Soal Perlindungan Lingkungan
Meski ada potensi implikasi jika Indonesia membatalkan keanggotaan, Ade menilai ketegasan untuk meninjau ulang posisi Indonesia jauh lebih bermartabat daripada mempertahankan kebijakan yang ambigu.
"Lebih logis melakukan review ulang dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi itu seharusnya bisa ditanggung jika benar Indonesia tidak bisa disetir oleh siapa pun," pungkasnya.
