Suara Denpasar – Wayan Suardana atau Gendo kembali mencecar Gubernur Bali Wayan Koster yang membunuh Sekolah Bali Mandara (SMA Bali Mandara dan SMK Bali Mandara) di Buleleng. Dia melanjutkan kritiknya terhadap Gubernur Koster yang menjadikan SMA Bali Mandara sebagai sekolah reguler.
Wayan ‘Gendo’ Suardana mengatakan, orang yang tahu susahnya miskin, ingin sekolah tapi tidak bisa, padahal IQ (inteligence quotient/ kecerdasan intelektual) dan EQ (emotional quotient/ kecerdasan emosional) lebih dari cukup) akan tahu betapa pentingnya model sekolah Bali Mandara.
Harusnya, kata Gendo, sekolah model SMA/ SMK Bali Mandara dikembangkan di setiap kabupaten/ kota. Tujuannya agar ada afirmasi kecuali pemerintah sudah sanggup membuat sekolah gratis untuk semua orang, mungkin pemikiran “membunuh” gagasan ini jadi masuk akal,” kata Gendo menohok.
“Parahnya, sekolah gratis untuk semua orang tidak ada, sekolah afrmatif seperti sekolah Bali Mandara pun dibuat ‘mati muda’,” kata Gendo menohok melalui akun Instagram @gendovara, Rabu (23/11/2022).
Gendo pun menyayangkan bagaimana nasib di negara yang memiliki konstitusi bagus, menjadi hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) termasuk hak pendidikan tetapi praktiknya sangat jauh dari kenyataan.
Pendiri Frontier Bali ini juga menyinggung soal gagasa seolah gratis di Bali Barat yang mati muda. Padahal, menurut Gendo, Bali bisa jadi contoh yang baik untuk urusan pemenuhan hak atas pendidikan.
Pernyataan Gendo tersebut merupakan lanjutan dari kritik sebelumnya yang menyebut SMA Bali Mandara dibunuh, padahal merupakan wujud nyata pelaksanaan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi secercah harapan bagi warga yang lemah akses untuk setara.
“Ini lanjutan pendapat saya tentang sekolah Bali Mandara. Sebuah gagasan afirmatif, tapi “ditutup” atas nama alasan yang lebih besar tapi belum terwujud,” ujar aktivis yang pernah dipenjara karena membakar foto Presiden SBY dalam demo menolak kenaikan harga BBM ini.
Pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini mempertanyakan betapa mirisnya, ketika sekolah afirmasi semacam SMA Bali Mandara tidak dilanjutkan, tetapi program sekolah gratis juga tidak bisa terwujud.
“Jika alasan anggaran yang didalilkan, maka saran saya @pemprov_bali, buka saja ke publik, sebesar apa anggaran yang dihabiskan? Kita lihat sebesar apa anggarannya dari 20 perse APBD yang diperintahkan konstitusi? Lalu kita cek apakah volume anggaran setara dengan kualitasnya? Sesederhana itu,” paparnya. (*)
TERPOPULER
