Selisih Kekayaan Sri Mulyani dengan Rafael Tipis, Ada Dugaan Korupsi? Begini Komentar Eks Penasihat KPK

Suara Denpasar – Laporan kekayaan dari pejabat publik saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pasalnya kekayaan Rafael Alun Trisambodo menuai sorotan publik karena anaknya yang tersandung kasus penganiayaan nyatanya sering memamerkan kekayaan.

Rafael Alun Trisambodo dulunya adalah seorang ASN Ditjen Pajak, namun ia harus melepas jabatannya setelah dipecat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berdasarkan data LHKPN 2021, kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang memiliki status eselon 3 D sebesar 56,1 milyar.

Ia memiliki beberapa aset seperti mobil Rubicon atapun motor Harley yang sering dipamerkan anaknya Mario Dandy.

Setelah jumlah kekayaannya tersebar luas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat untuk memeriksa Rafael.

Dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, seorang mantan Penasehat KPK mengomentari situasi Sri Mulyani yang memecat Rafael imbas dari laporan kekayaan gendut yang ia miliki.

Dr. Abdullah Hehamahua, mantan Penasihat KPK (2005-2013) membeberkan dugaannya tentang laporan kekayaan yang dimiliki Sri Mulyani maupun Rafael.

Dalam video yang berjudul “GEGER! LAPORAN HARTA KEKAYAAN SRI MULYANI DIDUGA BOHONG?! X-PENASIHAT KPK BLAK-BLAKAN HAL INI!”.

Ia mengomentari Rafael seorang ASN dengan golongan eselon III D memiliki kekayaan yang hampir sama dengan seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan golongan eselon I A.

“Sipejabat eselon III D ini dia punya aset di LHKPN itu sebesar 56 miliar, sedangkan Sri Mulyani 58 miliar jadi selisih antara eselon III D dan I A itu cuman sebesar 2 milyar, itu problem”, ungkap Dr. Abdullah.

“Kemungkinan pertama, bisa saja dugaan pejabat ini korupsi dsb, sehingga kekayaannya juga besar (Rafael), bisa juga bahwa Sri mulyani laporannya tidak sesuai dengan faktanya yang 58 miliar, bisa saja ada yg tidak dilaporkan karena atas nama orang lain”, dugaan mantan penasehat KPK itu.

“Bagaimana Sri Mulyani 58 miliar sedangkan bawahannya 56 Miliar (Rafael), kemungkinan Sri Mulyani juga melakukan pembohongan dalam laporan harta kekayaannya, disinilah tanggung jawab KPK untuk melacak LHKPN-nya itu”, lanjutnya. (Rizal/*)