Suara Denpasar – Muhammad Jusuf Hamka, pengusaha yang dikenal sebagai bos jalan tol di Indonesia ini ternyata bukan sekadar pengusaha yang cari keuntungan semata. Dia juga memiliki nasionalisme yang tinggi, khususnya terhadap pemodal asing yang menguasai perusahaan yang dipimpinnya. Jusuf pernah ‘menendang’ keluar pemodal asing di perusahan yang dia kelola.
Jusuf Hamka bercerita bagaimana akhirnya menjadi bos perusahaan pengelola jalan tol yang kini memiliki kekayaan Rp15 triliun ini.
Pengusaha Tionghoa Muslim ini menyatakan, sebelum menjadi konglomerat jalan tol, dia pernah beberapa kali berusaha di bidang lain. Namun, akhirnya pada tahun 2012, Jusuf Hamka bergabung di perusahaan jalan tol PT Citramarga Nusapala Persada.
Saat itu, dia ditawari masuk perusahaan jalan tol itu di kala para pemegang sahamnya sedang berselisih.
“Tahun 2012 saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem,” katanya Jusuf Hamka ketika berpidato di depan wisudawan London School Public Relations (LSPR) yang tayang di kanal Youtube LSPR TV, 2019 lalu, dikutip Minggu (26/3/2023).
Dia bercerita, pada waktu itu, para pemilik saham Citramarga itu adalah para ‘raksasa’. Para 'naga'. Ada Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut, anak Soeharto) hingga Robby Sumampow.
Pria kelahiran 1957 ini mengatakan kala itu, PT Citramarga Nusapala Persada menjadi pemilik jalan tol dalam kota di Jakarta.
“Waktu saya di Citramarga, pemegang sahamnya tanya ke saya, berani gak jadi direktur utama di Citramarga,” katanya.
Atas tantangan tersebut, Jusuf menyatakan selagi tidak disuruh mencuri, maka dia bersedia. Singkat cerita, Jusuf ditunjuk sebagai direktur utama PT Citramarga Nusapala Persada.
Ketika di dalam perusahaan itu, dia pun mengetahui bahwa pemilik saham Citramarga kebanyakan institusi-institusi asing. Padahal, kata dia, jalan tol itu bisnis yang bagus yang potensial mendatangkan untung besar.
Dia bertanya-tanya mengapa bukan modal dalam negeri yang menguasai saham PT Citramarga ini. Akhirnya, nasionalisme dia terlecut.
Anak angkat Buya Hamka ini ingin agar Citramarga dikuasai modal dalam negeri. Untuk itu, dia harus menendang pemodal asing.
Bagaimana caranya? Dia pun membeberkan, untuk meralisasikan rencananya agar modal dalam negeri yang menguasai, dia mengumpulkan teman-temannya. Dari berbagai suku. Ada Tionghoa, dan lainnya.
Maka setelah dia kumpulkan kawan-kawannya, dia menawarkan untuk menanam saham ke PT Citramarga.
“Saya bilang, ini daripada asing yang punya, kenapa gak kalian para aseng, teman-teman maupun (suku) yang lain? Ayo kita milikin,” terang Jusuf.
Teman-temannya tanya bagaimana memiliki saham PT Citramarga. Dengan meyakinkan, Jusuf menjawab mantap bahwa itu hal yang gampang.
“Saya minta siapkan saja dananya. Saya bikin asing ini keluar barangnya,” papar dia.
Sebagai Dirut, pernyataan-pernyataannya cepat direaksi pasar. Maka dia memanfaatkan pernyataannya untuk menendang modal asing di PT Citramarga.
Kala itu dia menyebut akan membeli sesuatu atau barang. Dengan car aitu, maka pemilik saham dari asing ketakutan.
“Kebenaran saya nggak sekolah tinggi. Jadi saya main seruduk saja. Kalau saya ikuti aturan, saya gak berani (bicara yang sifatnya strategis), karena kalau ikuti aturan gak boleh (bicara begitu),” terangnya.
Waktu itu, dia menyatakan ingin membeli Bank Century yang sedang bermasalah. Pernyataannya itu langsung direaksi para pemilik saham dari asing.
“Itu semua asing tidak setuju. Dia lepas barang (saham) itu semua. Akhirnya teman-teman saya beli semua. Akhirnya sekarang pemiliknya orang Indonesia asli semua. Jadi Citramarga ini udah gak ada asing,” papar Jusuf disambut tepuk tangan.
Bahkan, pria yang kerap dipanggil Babah Alun ini mengatakan, kini kepemilikan saham mayoritas Citramarga ada pada tangannya. Jusuf memiliki 80 persen saham Citramarga. Itu yang membuatnya makin kaya dan dikenal sebagai bos jalan tol.
Bagaimana tidak, untuk satu ruas jalan tol di dalam kota saja, dia bisa meraup omzet Rp5,4 miliar per hari. Apalagi, Citramarga memiliki 7 ruas jalan tol, pada tahun 2022 lalu saja diproyeksikan untuk meraih pendapatan sebesar Rp8 triliun. (*)