Suara Denpasar - Negara Israel baru-baru ini viral di Tanah Air karena penolakan yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster di Piala Dunia U-20. Kali ini, kabar datang dari negara dengan ibu kota Yerussalem ini. Ribuan orang dari serikat buruh di Israel turun ke jalan. Mereka memprotes kebijakan perombakan peradilan yang dirancang pemerintah Perdana Menteri (Israel) Benjamin Netanyahu.
Histadrut, yang merupakan serikat buruh di Israel, telah memulai aksi mogok massal pada hari Senin, (27/3/2023). Hal ini ditujukan untuk menekan pemerintah Israel agar menghentikan rencana perombakan peradilan yang kontroversial.
Ketua serikat buruh Israel Histadrut, Arnon Bar-David mengeluarkan pernyataan secara resmi pada sejumlah awak media.
"Ia mengatakan bahwa pekerja dan majikan akan bersama-sama menghentikan pemeriksaan yudisial," lapor media Xinhua, dilansir Suara Denpasar, Selasa, (28/3/2023).
Menyusul seruan dari mogok massal serikat buruh Israel itu, kini penerbangan yang berangkat dari Bandara Internasional Ben Gurion telah dihentikan. Pabrik, bank, pusat perbelanjaan, dan sejumlah otoritas lokal yang turut berpartisipasi dalam pemogokan juga menutup layanan mereka.
Restoran rantai makanan cepat saji McDonald's juga bergabung dalam pemogokan dan menutup restorannya di seluruh Israel.
Hanya transportasi publik, sekolah menengah, dan taman kanak-kanak yang tidak terpengaruh aksi mogok massal yang diinisiasi serikat buruh Histadrut itu.
Sementara itu, Asosiasi Medis Israel juga mengumumkan akan melakukan mogok massal di semua rumah sakit umum dan klinik karena alasan yang sama. Mereka hanya menyisakan perawatan mendesak.
Semua universitas negeri Israel juga mogok massal dengan alasan yang sama. Asosiasi Kepala Universitas Israel, dalam sebuah pernyataannya, meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisinya yang berkuasa untuk segera menghentikan prosedur undang-undang dan mulai membuka ruang diskusi untuk mencapai gagasan yang disepakati publik.
Sebagai informasi bahwa pemerintah Israel saat ini telah mengajukan perubahan pada sistem peradilan Israel yang bertujuan untuk mengekang Mahkamah Agung. Sejak awal tahun 2023, kebijakan ini memicu protes besar-besaran yang dilakukan secara masif di seluruh wilayah Israel. (*/Dinda)
