REGIONAL:
Suara Denpasar - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali meminta Gubernur Bali, Wayan Koster menghentikan lobi terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya rencana pembangunan terminal LNG di Mangrove Sidakarya Denpasar oleh Pemerintah Provinsi Bali, ditolak oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
Lobi Gubernur Bali, Wayan Koster itu agar Menko Marves mempertimbangkan kembali penolakan tersebut.
Sebab, menurut Wayan Koster tidak ada isu lingkungan dalam rencana pembangunan terminal LNG Sidakarya itu.
Menanggapi lobi Gubernur Bali tersebut, WALHI Bali yang merupakan salah satu organisasi yang konsen mengawal isu itu meminta agar Wayan Koster berhenti melakukan lobi.
Sebab, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KEKAL, FRONTIER dan WALHI Bali, apabila proyek itu sampai direalisasikan maka akan mendegradasi Mangrove dan Terumbu Karang di seputaran perairan Sanur, Sidakarya, Denpasar.
Pernyataan itu sekaligus membantah apa yang dikatakan Gubernur Bali terkait tidak ada isu lingkungan dalam pembangunan proyek LNG Sidakarya.
Apalagi, dalam penyusunan AMDAL (Analisis dampak lingkungan) khusus untuk proyek terminal LNG di Sidakarya itu, WALHI Bali tidak dilibatkan.
Padahal, WALHI Bali merupakan anggota aktif komisi penilaian AMDAL Provinsi Bali yang selama ini selalu dilibatkan dalam penyusunan AMDAL.
Hal itu dinilai WALHI Bali sebagai upaya Pemerintah Provinsi Bali memuluskan pembangunan proyek terminal LNG Sidakarya, tanpa memperhatikan konsekuensi lingkungan yang akan dihadapi.
"Saya pikir Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster menghentikan lobi atau menghentikan segala upaya-upaya untuk memuluskan atau memaksakan pembangunan proyek ini," ujar Direktur WALHI Bali Made Krisna Dinata, Rabu, (12/4/2023).
Untuk itu, Bokis, sapaan akrab Direktur WALHI Bali itu meminta agar Gubernur Bali mengikuti surat perintah dari Menko Marves yang meminta agar proyek terminal LNG Sidakarya itu tidak direkomendasikan atau tidak dilaksanakan.
"Gubernur Bali mestinya menuruti dan menjalankan, karena dasar dari pada surat penolakan Menko Marves itu sudah jelas. Dan itu searah dengan kajian kami WALHI, KEKAL dan Frontier Bali," kata Bokis.
Di sisi lain, Bokis berharap agar Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dapat konsisten dengan surat penolakannya itu.
"Ya kami berharap Menko Marves Pak Luhut Binsar Pandjaitan bisa konsistensi dengan penolakannya itu," pungkas Bokis. (*/Ana AP)
TERPOPULER
