Yayasan IDEP Selaras Alam Soroti Alih Fungsi Lahan di Bali, 'Pemerintah juga harus berpikir...'

Suara Denpasar - Yayasan IDEP Selaras Alam menyoroti banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Bali. Komunitas yang bergerak menggunakan pendekatan permakultur itu menilai banyak lahan pertanian yang dialihkan. 

Direktir Eksekutif IDEP Selaras Alam, Muchamad Awal mengatakan pengalihan lahan pertanian itu tentunya akan berdampak langsung pada ketahanan pangan masyarakat. 

"Kami bicara kelokalan. Nah manfaat bagi lokal itu apa dulu misalnya kalau memang masyarakat setempat butuh itu gak masalah. Misalnya kalau jumlah penduduk meningkatkan alih fungsi lahan untuk pemukiman ya gak masalah, tapi bagaimana konsep pembangunan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih adaptif dan menjaga ekosistem di sekitarnya," ujar Awal kepada Suara Denpasar di Kubu Kopi jalan Hayam Wuruk, Renon, Denpasar, Bali, Senin (8/5/2023).

Menurut Awal, tidak masalah jika alih fungsi lahan untuk pembangunan itu terjadi pada lahan-lahan yang tidak produktif agar tidak mengganggu lahan produktif yang menunjang ketahanan pangan masyarakat.  

Dia memberi contoh bahwa di Bali ketika Covid-19 terjadi sebagian masyarakat kesulitan bahan makanan pokok karena kekurangan pangan. Saat ini saja berdasarkan data banyak kebutuhan masyarakat Bali yang diimpor dari luar Bali.

"Misalnya pengalihan lahan untuk industri pariwisata menjadi penting atau prioritas, okelah. Tapi pemerintah juga harus berpikir bagaimana industri pariwisata ini bisa bermanfaat secara ekonomi dan ketahanan pangan. Terutama kejadian Covid-19 kemarin kan betul-betul ketika pariwisata stop bagaimana keadaan Bali saat itu. 

Nah itu yang kita coba turun sebenarnya kekuatan lokal itulah seperti kebutuhan pangan itu terpenuhi, itu udah cukup. Soal industri pariwisata dan industri lainnya itu cuma membackup aja, jadi tidak harus menghilangkan produktivitas di lokal tersebut," sambungnya. 

Kata Awal, salah satu alih fungsi lahan di Bali yang dikhawatirkan adalah pembangunan jalan tol yang menghubungkan Gilimanuk-Mengwi. 

Pembangunan jalan tol itu mengambil sejumlah lahan hutan Bali Barat yang merupakan satu-satunya hutan di Bali yang selama ini dipakai sebagai food forest oleh masyarakat setempat. Selain hutan ada juga sawah yang dipakai, tetapi tidak ada kompensasi atau pengganti lahan.

"Yang saya khawatirkan misalnya jalan tol yah, dia mengambil banyak lahan-lahan produktif sawah itu. Nah itu apakah tergantikan sawah tersebut. Karena produksi beras yang katanya sudah banyak yang diimpor. 

Itu baru bicara sawah, belum bicara hutan Bali Baratnya. Satu-satunya hutan di Bali itu hanya ada di Bali Barat. Dan sekarang sudah semakin dipersempit, ditambah lagi dengan pembangunan ini akan semakin sempit. Itu yang kita sedang upayakan agar setiap pembangunan itu bisa memperhatikan lahan yang bisa mempertahankan ketahanan pangan," tandasnya. (*/Dinda)