Suara Denpasar - Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra dan Gubernur Bali Wayan Koster dianggap blunder lantaran melarang masyarakat memviralkan aksi tak senonoh turis di Bali.
Pelarangan itu disampaikan saat jumpa pers di Rumah Dinas Gubernur Bali Jayasabha, Minggu (28/5). Menurut Kapolda dan Gubernur Bali hal tersebut bisa merusak citra Bali karena pasti dilihat oleh masyarakat dunia.
Bahkan diancam bisa dipenjarakan dengan dikenakan undang-undang ITE bagi masyarakat yang memviralkan aksi tak senonoh para turis. Menurut Putu Jayan dan Wayan Koster sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dibanding memviralkan.
Menanggapi hal tersebut, Niluh Djelantik mengatakan apa yang disampaikan Putu Jayan dan Wayan Koster tidak sesuai dengan kinerja. Menurut Niluh Djelantik masyarakat memviralkan karena banyak laporan yang diabaikan.
"Kalau melaporkan ada manfaatnya dan tindaklanjutnya, masyarakat dengan senang hati akan lapor. Kenapa diviralkan? Karena laporan masyarakat dicuekin. Memangnya Bapak ada wadahnya? Masa mesti bolak balik kantor polisi lapor? Dengan risiko dicuekin pula," kata Niluh melalui postingan Instagramnya, dikutip Suara Denpasar, Senin (29/5/2023).
Bagi Niluh mestinya dibuat dulu call centre biar masyarakat bisa mengirimkan laporan dan foto atau video via WhatsApp.
Selain itu kata Niluh, buat payung hukum berisi kategori pelanggaran. Pelanggaran mana yang ditegur, didenda, ditahan atau dideportasi. Kemudian bekerja sama dengan Kemenparekraf (Kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif) agar setiap turis yang akan masuk ke Bali wajib mendoanload buku Does and Doesn't.
Menurutnya hal yang justru memalukan adalah ketika Koster menolak Timnas Israel hadir di Bali, sementara turis dari Israel disambut dengan baik.
"Hal yang harusnya memalukan Bali adalah ketika Gubernur nya menolak timnas Israel hadir di Bali sementara turis-turis kalian sambut dengan baik. Turis-turis malah punya jaringan bisnis hebat di Bali. Anda lupa Rusia juga negara penjajah?
Malu juga saat Gubernur nya melindungi Palestina dari penjajah tapi membiarkan daerahnya sendiri dijajah turis asing yang bebas bisnis di Bali tanpa izin, gak bayar pajak dan merebut mata pencaharian warga Bali," tandas Niluh Djelantik. (*/Dinda)
